PPP: UU MD3 Harus Direvisi Kalau Pimpinan MPR Ditambah

Fahreza Rizky , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2019 |16:26 WIB

PPP: UU MD3 Harus Direvisi Kalau Pimpinan MPR Ditambah

Sekjen PPP, Asrul Sani (foto: Okezone)

JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, penambahan kursi pimpinan MPR haruslah dibarengi dengan revisi Undang-undang MD3.

"Ya kita harus revisi. Wong mengembalikan tetap mempertahankan delapan aja harus revisi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Baca Juga:

UEA Bayar Tentara Bayaran Kolombia untuk Membantu Militan Sudan Bunuh Warga Sipil

"Sebab di revisi yang terakhir itu dikatakan pimpinan MPR 2019-2024 itu kan lima, kembali menjadi lima. Artinya kalau yang sekarang mau dipertahankan (delapan pimpinan) ya harus direvisi lagi," sambungnya.

Arsul mengungkapkan, di parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berkembang wacana untuk mempertahankan jumlah pimpinan MPR sebanyak delapan orang. Karena itu revisi UU MD3 ini perlu dirubah.