JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan kaum muda bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis blok barat dan timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antar negara, di mana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya.
"Perubahan fokus isu secara signifikan mengubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global," ujar Bamsoet saat membuka Musyawarah Nasional Ke-2 Pengurus Pusat Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, di Jakarta, Jumat malam (25/8/19).
Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi telah mempercepat arus informasi, arus finansial global dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman non fisik seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.
"Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi," jelas Bamsoet.
Sebagai senior, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan kader SAPMA Pemuda Pancasila harus sepenuhnya menyadari bahwa setiap warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama-sama harus memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa.