Revisi UU KPK Akan Jadi Topik di Uji Kelayakan dan Kepatutan Capim KPK
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partau Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, topik soal revisi UU KPK akan banyak ditanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada Rabu 11 September 2019.
Namun, menurutnya, PPP tidak akan menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai tolak ukur untuk menentukan layak atau tidaknya Capim KPK dalam uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi pimpinan.
"Bagi PPP saya ingin tegaskan itu tidak akan menjadi faktor yang menentukan, bahwa kalau tidak setuju dengan revisi itu terus pasti PPP enggak akan milih. Enggak akan seperti itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (10/9/2019).
Baca Juga: Komisi III DPR Didesak Teliti Rekam Jejak 10 Capim KPK
Arsul mengatakan, ada beberapa faktor yang akan menjadi penentu siapa pimpinan KPK selanjutnya. Hanya saja lanjutnya revisi UU KPK akan menjadi salah satu aspek dalam penilaian.
