Surya Paloh: Jokowi & Parpol Koalisi Sepakat Tak Keluarkan Perppu KPK
JAKARTA - Ketua Umum partai NasDem Surya Paloh menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama parpol koalisi sementara sepakat untuk tak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jadi yang jelas presiden bersama seluruh partai-partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu,” kata Paloh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Paloh menjelaskan kesepakatan ini lahir saat melangsungkan pertemuan di Istana Bogor beberapa hari lalu. Dimana mereka membahasa soal Perppu KPK ini. Salah satu alasannya Perppu tak perlu dikeluarkan karena saat ini UU KPK yang baru disahkan pada 17 September lalu sudah di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Nah pikiran kita masalahnya, adalah karena sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah juga kalau mengeluarkan Perppu. Jadi kita tunggu dulu bagaimana proses di MK melanjutkan gugatan itu,” tutur dia.
Baca Juga: Demo Tolak RKUHP & UU KPK Dinilai Aneh oleh Wiranto
Selain itu Paloh menilai penerbitan Perppu KPK rentan dipolitisasi. Mengingat proses hukum saat ini tengah berjalan.
"Ini kan sudah masuk ke ranah hukum, ranah yudisial namanya. Salah lho. Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana, presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir," jelas Paloh.
"Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu. Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh, ini pasti ada pemikiran-pemikiran baru. Kalau itu tuntutan pada anak-anak itu melihat itu," tambahnya.
(Edi Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
