Keinginan Gerindra-NasDem Amandemen UUD Menyeluruh Dinilai sebagai Kemunduran
JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh telah berlangsung pada Minggu 13 Oktober 2019 lalu. Salah satu hasil dari duduk barengnya kedua tokoh politikus senior Indonesia itu adalah berencana melakukan amandamen UUD 1945 secara menyeluruh.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bila usulan itu benar terealisasi maka itu merupakan sebuah langkah mundur yang dilakukan partai politik dalam menyongsong agenda demokrasi. Sehingga, akan memuluskan para wakil rakyat untuk kongkalikong dalam memilih presiden.
"Ide amandemen UUD 1945 tentang GBHN adalah jalan tipu oleh segelintir oligarki partai menuju masa lalu. Pilpres akan dikembalikan ke MPR, ini kemunduran yang semundur-mundurnya," kata Abdul kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).
Ia menyebut, rencana itu akan berhasil bila seluruh politikus yang duduk di parlemen ingin kembali merasakan masa diktator seperti zaman orde baru. Namun, dirinya tak bisa memprediksi ihwal seberapa besar rencana itu akan berhasil.
"Ini juga pengaruh dari masih banyaknya oligarki-oligarki orde baru dalam kekuasaan," ujarnya.
Menurut dia, ada hal yang paling mengkhawatirkan dari mulusnya rencana itu, yaitu aparat TNI dan kepolisian akan terjebak menjadi alat kekuasaan rezim penguasa. Ia lantas mengimbau agar seluruh politisi yang telah dipercaya duduk kursi legislatif agar mengurunkan niat amandemen menyeluruh UUD 1945 tersebut.
"Seharusnya dalam mewujudkan cita-cita, politikus menggunakan semua cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Inilah konsekuensi dari berpolitik tanpa ideologi, semua bisa dipertukarkan," tandasnya.
(Rizka Diputra)
