Posisi Wamen Jangan Hanya untuk Akomodir Pendukung Jokowi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan sudah merampungkan susunan posisi Wakil Menteri (Wamen) di Kabinet Indonesia Maju. Ia pun mengungkapkan, Wamen berasal dari kalangan profesional dan kader partai politik.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, posisi Wamen diperlukan untuk menunjang kinerja menterinya, khususnya pada kementerian yang cukup padat.
Baca Juga: Ini Kementerian yang Dianggap Butuh Jabatan Wakil Menteri
“Wamen perlu untuk menunjang kinerja menterinya. Kementerian yang padat kinerja perlu dibantu wamen. Misalnya Menkeu, Menlu, Menkumham, dan Menteri ESDM,” kata Ujang saat dikonfirmasi Okezone, Jumat (25/10/2019).
Ujang mengingatkan, posisi Wamen agar tidak dijadikan ‘lapak’ untuk mengakomodir keinginan parpol pengusung Jokowi yang tak memiliki kursi di DPR. “Namun jangan sampai Wamen itu hanya untuk mengakomodir dan kompromi dengan partai-partai pendukung Jokowi yang tak memiliki kursi di DPR,” tutur dia.
Sementara analis politik dari Telkom University, Dedi Kurnia Syah menilai posisi Wamen dalam fungsi kinerja tidak diperlukan. Pasalnya di setiap kementerian sudah ada posisi sekretaris jenderal yang akan membackup kerja menteri.
“Wamen dalam fungsi kinerja tidak diperlukan, kecuali hanya akan menambah posisi bagi tokoh-tokoh yang belum mendapatkan porsi balas jasa, kinerja wamen seharusnya bisa dikerjakan oleh Sekjen kementerian, dan saat ini sudah ada,” tukasnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Susunan Wamen Sudah Selesai, Ada dari Profesional dan Parpol
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan sudah merampungkan susunan posisi Wamen di Kabinet Indonesia Maju. Ia pun mengungkapkan, Wamen berasal dari kalangan profesional dan kader partai politik.
"Mengenai Wamen, sebetulnya sudah selesai Wamen ini, sudah selesai ada yang dari partai, ada yang dari profesional. Yang kita harapkan nanti bahwa Wamen ini betul-betul membantu menterinya," kata Jokowi saat tatap muka bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 24 Oktober 2019.
