Diskusi Publik FH dan LKM Unpar: Memahami Polemik Penyusunan RKUHP

Jum'at 01 November 2019 15:51 WIB
https: img.okezone.com content 2019 11 01 1 2124621 diskusi-publik-fh-dan-lkm-unpar-memahami-polemik-penyusunan-rkuhp-2QDQuJ4BrC.jpg Diskusi Publik Polemik Penyusunan RKUHP di Aula FH Unpar Kampus Ciumbuleuit, Rabu 30 Oktober 2019 (Foto: Unpar)

BANDUNG - Diskusi Publik bertajuk “Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) dan Lembaga Kepresidenan Mahasiswa (LKM) Unpar. Diskusi publik ini membahas penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari Ketua Pelaksana Nefa Claudia Meliala yang kemudian dibuka secara resmi oleh Dekan FH Unpar Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna. Dalam sambutannya, Liona menegaskan, konsep negara hukum (Rechtsstaat) Indonesia dilandasi oleh jiwa bangsa dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum utama.

"Sistem hukum pidana sebagai perwujudan politik hukum sudah seharusnya dibentuk dengan penjiwaan UUD 1945," tegasnya.

Proses perumusan RKUHP diharapkan sesuai dengan kondisi bangsa saat ini yang mengundang pro dan kontra dari beragam pihak, sehingga proses pengesahannya dihentikan beberapa waktu lalu.

Liona mengatakan, perlu dirumuskan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi kebangsaan Indonesia.

"Diskusi ini akan membantu bagaimana kita memformulasikan supaya RKUHP yang baru bisa menggantikan 'kolonial' menjadi KUHP yang 'milenial'," tutur Liona.

Liona menambahkan, seiring dengan perubahan RKUHP, perlu adanya transformasi dalam bidang ilmu hukum pidana untuk memahami sistem politik hukum pidana baru tersebut.

Acara yang digelar di Aula FH Unpar, Kampus Ciumbuleuit ini dihadiri oleh para narasumber lain yaitu Prof. Barda Nawawi Arief (Tim Perumus RKUHP), Agustinus Pohan, S.H, M.S (Dosen FH UNpar), Dr. Junimart Girsang (Anggota Komisi III DPR RI) serta Anggara Suwahju (Peneliti ICJR).

Diskusi publik yang dipandu oleh Dr. Niken Savitri dari FH Unpar ini berhasil menarik minat dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Lebih dari 200 orang peserta yang terdiri dari mahasiswa dan alumni FH Unpar, perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Bandung, perwakilan lembaga advokat, akademisi hukum dari seluruh Indonesia, serta unsur aparat penegak hukum menghadiri kegiatan ini. (adv) (Wil)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini