JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat pengakurasian data-data orang miskin. Hal itu, diminta KPK agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tepat sasaran.
"Kita terutama sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo usai ditemui Mensos, Juliari Peter Batubara di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Agus menyebut, ketidakakuratan data orang miskin dapat berdampak pada ketimpangan penyaluran bansos dari pemerintah. Contohnya, imbuh Agus, soal penyaluran gas elpiji 3 kilogram (gas melon) yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat miskin.
"Misalkan sebetulnya gas melon itu untuk orang miskin kan? Tapi gas melon itu ke mana-mana. itu subsidinya sangat besar jadinya. Kami menyebutkan angka sekitar 70 triliun menjadi subsidi itu kan sangat tidak efisien," bebernya.
