Hindari Perpecahan, Internal Golkar Diminta Jadikan Rapimnas Ajang Konsolidasi
JAKARTA - Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 14-15 November di Jakarta. Rapimnas yang dihelat di hotel di kawasan Kuningan, Jaksel itu melibatkan seluruh fungsionaris DPP Golkar dan pimpinan DPD Tingkat I Golkar dari 34 provinsi.
Ketua DPD Tingkat I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan rapimnas bisa saja menjadi ajang konsolidasi dan sekaligus rekonsiliasi menuju Munas yang digelar 4-5 Desember 2019.
"Ya kita bicarakan saja secara baik-baik, bicarakan saja di sini. Sekarang. Semua bisa diakomodasi," ujar Dedi, Rabu (13/11/2019).
Anggota DPR RI itu menganggap rekonsiliasi politik penting dibicarakan bersama-sama. Dia mengingatkan, kader-kader Golkar sudah lelah dengan berbagai peristiwa di masa lalu yang mengakibatkan perpecahan.
Perebutan kursi Ketua Umum Golkar, kata Dedi, kerap menimbulkan perpecahan. Sebab, calon yang kalah bertarung dalam Munas kemudian membentuk partai baru. "Golkar mengecil itu selalu diawali peristiwa Munas," kata Dedi.
Ucapannya itu berdasarkan pengalaman Golkar setelah Munas yang digelar sejak era reformasi. Pada 1998, misalnya, dua partai politik baru terbentuk setelah Munas, yakni Partai Karya Peduli Bangsa serta Partai Keadilan dan Persatuan yang kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Pasca-Munas Golkar 2004, ujar dia, dari rahim Golkar lahir dua partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya yang dibentuk Prabowo Subianto dan Partai Hanura bentukan Wiranto. Prabowo dan Wiranto sempat bertarung dalam konvensi calon presiden dari Golkar pada 2004.
Adapun pasca-Munas Golkar 2009, terbentuk organisasi massa Nasional Demokrat, yang kini menjelma menjadi Partai NasDem. Partai ini dibentuk oleh politikus Golkar Surya Paloh, yang kalah bertarung melawan Aburizal Bakrie dalam Munas Golkar di Riau.
"Kemudian Munas Bali hanya melahirkan Munas Ancol. Saat itu Golkar mengalami problem besar di mana kami hampir tidak bisa ikut Pilkada di beberapa daerah," ujar Dedi.
Semua dinamika tersebut, ujar Dedi, berhasil dilalui hingga Golkar bisa merajut kembali partai menjadi seperti saat ini. Dia menginginkan Munas saat ini bukan hanya soal perebutan tahta kursi ketua umum, tapi tentang bagaimana konsolidasi partai menyongsong 2024.
"Karena melibatkan orang-orang besar, kalau mesti diakhiri dengan voting, kita khawatir partai akan pecah. Itu tentunya tidak kita kehendaki," ujar Dedi Mulyadi, merujuk pada persaingan antara inkumben Airlangga Hartarto dengan Bambang Soesatyo, ketua MPR.
"Apa sih sulitnya antara Pak Airlangga dan Pak Bamsoet duduk bersama dan ngobrol? Tidak ada sulitnya, saya kira. Kalau untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan Partai Golkar dan kepentingan bangsa, semua pasti bersedia," kata Dedi.
Terkait dengan agenda besar Golkar, dia juga menegaskan semua pihak mestinya juga bisa satu pemahaman, bahwa tahun ini adalah tahun konsolidasi, bukan tahun kompetisi. Dia mengingatkan, jika sering ribut di internal, bisa membuat di eksternal kalah. 'Karena banyaknya konflik di internal," wanti-wantinya.
Dia kemudian juga mengingatkan kesan dan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di samping mengapresiasi dan memuji kinerja Airlangga Hartarto dan kebesaran Partai Golkar, Presiden Jokowi juga menyinggung soal kegaduhan terkait dengan Munas Golkar. "Pesan Presiden kan sudah jelas, jangan gaduh," kata Dedi.
Dedi juga menyebutkan soal dukungan yang diberikan Airlangga Hartarto kepada Bamsoet saat merebut kursi ketua MPR beberapa waktu lalu. "Pak Airlangga legowo, ikhlas membantu Pak Bamsoet, sekarang tinggal bagaimana sikap Pak Bamsoet," kata dia.
Dedi membantah pernyataan Bamsoet yang menyebut suasana mencekam jelang Munas Golkar. Menurutnya semua berjalan normal, tidak ada yang perlu dicemaskan.
Dia juga menyanggah adanya pemecatan terhadap loyalis Bamsoet di partai. "Tidak ada yang dipecat, dipreteli. Enggak ada. Semua masih berjalan sesuai fungsinya," kata Dedi.
(Qur'anul Hidayat)
