Trump Teken Undang-Undang yang Mendukung Pro-Demokrasi Hong Kong
WASHIINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani undang-undang yang mendukung kelompok pro-demokrasi di Hong Kong.
Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi mengamanatkan peninjauan tahunan, untuk memeriksa apakah Hong Kong memiliki cukup otonomi untuk membenarkan status khususnya dengan AS.
Melansir Reuters, Kamis (28/11/2019) Trump mengatakan ia menandatangani undang-undang "karena menghormati Presiden China Xi [Jinping], China dan rakyat Hong Kong".
Kementerian luar negeri China mengatakan akan mengambil "langkah-langkah balasan yang tegas" - menuduh AS ada upaya "niat jahat".
Trump saat ini sedang mencari kesepakatan dengan China, untuk mengakhiri perang dagang antara kedua negara.
Baca juga: Kelompok Pro-Demokrasi Raih Suara Besar Dalam Pemilu Hong Kong
Baca juga: Trump: Hong Kong Akan 'Dilenyapkan dalam 14 Menit' jika Bukan karena Saya
Pemerintah Hong Kong juga bereaksi, mengatakan undang-undang AS akan mengirim sinyal yang salah dan tidak akan membantu meredakan situasi.
Tetapi salah satu pemimpin gerakan pro-demokrasi Hong Kong, Joshua Wong, mengatakan hukum AS adalah "pencapaian luar biasa" bagi "semua warga Hongkong".
Trump sebelumnya tidak berkomitmen apakah ia akan menandatangani undang-undang, dengan mengatakan ia "bersama" Hong Kong tetapi juga bahwa Xi adalah "pria yang luar biasa".
Namun, RUU itu mendapat dukungan kongres AS, yang berarti meski dia memveto, anggota parlemen berpotensi memilih untuk membatalkan keputusannya.
Trump juga menandatangani RUU kedua, yang melarang ekspor amunisi pengontrol massa ke polisi di Hong Kong, termasuk gas air mata, peluru karet, dan pistol bius.
"[RUU] sedang diberlakukan dengan harapan bahwa para pemimpin dan perwakilan China dan Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai, yang mengarah pada perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semua," kata Trump.
