Ketika KPK Soroti Munas Partai Politik
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan, pihaknya selalu mendengar adanya dugaan isu politik uang di setiap Musyawarah Nasional (Munas) di setiap partai politik (parpol).
"Kalau tak ada penyelenggara negara di situ, itu di luar kompetensi kami (KPK). Tetapi kenapa itu jadi perhatian kami? Karena memang cenderungnya mereka penyelenggara negara, inkumben juga penyelenggara negara," kata Saut kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Kata dia, dari berbagai penindakan kasus, muncul suara-suara kalau uang hasil korupsi antara lain digunakan untuk mendapatkan pengaruh atau mendukung penyelenggaraan Munas.
"Makanya itu menjadi perhatian kita, bagaimana kita perhatikan itu supaya isu transaksional tidak terjadi," sambungnya.
Ia pun merahasiakan cara KPK mengawasi penyelenggaraan munas parpol. Dia hanya memastikan KPK selalu punya cara untuk melihat siapa yang berpotensi melakukan politik transaksional.
Baca Juga : Wawan Ngaku Dapat Surat dari Ditjen PAS untuk Ditahan di Lapas Cipinang
"Kami memperhatikan itu semua, karena itu kewajiban kami. Ketika dia penyelenggara negara, kewajiban kami untuk menjaga tetap berintegritas, untuk menjaga dia tidak melakukan politik transaksional," pungkasnya.
Perlu diketahui sebelumnya, dalam waktu dekat beberapa partai politik akan menyelenggarakan munas, salah satunya Partai Golkar yang akan menyelenggarakan munas pada 3-6 Desember 2019. Agenda utama dari munas Golkar adalah memilih ketua umum.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
