Ikatan Guru Indonesia Minta Sistem Honorer Dihapuskan
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk menghapuskan sistem honorer kepada seluruh guru yang ada di Indonesia. Mengingat, guru adalah sosok ujung tombak untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta generasi penerus bangsa.
"Ya jadi secara tegas IGI sudah sampaikan ke pak Menteri agar menghapus sistem honorer," kata Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Ramli Rahim kepada Okezone, Jakarta, Jumat 29 November 2019.
IGI berpandangan, konsep honorer adalah sistem yang paling tidak jelas saat ini. Menurut Ramli, sebagai pihak yang paling dibutuhkan, dengan adanya konsep honorer itu, guru dianggap tak pandang secara manusiawi.
"Honorer adalah sistem yang paling tidak jelas di negeri ini artinya kadang diakui kadang tidak tapi dibutuhkan jadi mereka sangat dibutuhkan tapi ketika sampai pada titik tertentu mereka seolah tidak dibutuhkan," ucap Ramli.
Oleh karena itu, IGI meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk tidak pura-pura 'gila' atau menutup mata ketika para guru berbicara dan memperjuangkan nasib mereka.
"Jadi ketika mereka menghitung angka guru dengan murid dan lain sebagainya mereka dimasukan tapi ketika bicara nasib mereka status mereka pemerintah pura-pura gila itu," tutur Ramli.
Ramli berpendapat, seharusnya tidak sulit untuk menghapuskan sistem honorer. Mengingat, Pemerintah mengucurkan dana 20 persen APBN untuk pendidikan di Indonesia.
Meskipun begitu, Ramli heran, anggaran yang cukup besar itu saat ini belum maksimal dirasakan oleh sosok yang di gugu dan ditiru itu. Padahal, Pemerintah selalu mengklaim pendidikan menjadi ujung tombak kemajuan Indoensia.
"Bayangkan anggaran 20 persen untuk pendidikan lari kemana . Terbagi ke 17 kementerian dan lembaga lalu dibuat jadi transfer daerah yang besar sekarang masuk juga ke anggaran pemerintah desa. Ini pemerintah maunya apa," papar Ramli.
Disisi lain, Ramli tetap bersyukur lantaran ada beberapa provinsi yang sudah cukup memperhatikan kesejahteraan dari guru. Meskipun memang belum maksimal.
"Misalnya Jakarta, Bekasi kemudian Sumatera Barart atau Kalimantan Selatan, memutuskan upah guru sama dengan minimum provimsi jadi sudah ada kebepihakan. Tapi kami ini mintanya sistem dihapuskan supaya ngajar disekolah itu betul statusnya jelas, proses rekrutmennya jelas kualitasnya jelas, pendapatanjya jelas dengan pendidika sekaeang pemerintah seakan-akan bermain-main dengan pendidikan," tutup Ramli.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
