Golkar Pastikan Munas Akan Sesuai AD/ART Partai
JAKARTA - Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Hotel Ritz Chalton, Jakarta pada tanggal 3-6 Desember mendatang. Kegiatan itupun dipastikan dilakukan sesuai dengan AD/ART partai yang berlaku.
Kader Muda Partai Golkar Dian Assafri Nasa'i memastikan, Munas Partai Berlambang Pohon Beringin tersebut tidak akan melenceng dari kaidah-kaidah dan AD/ART yang telah disepakati sejak lama.
"Partai Golkar adalah partai yang besar yang tentunya berpegang teguh pada AD/ART. Sehingga, tidak mungkin acara Munas yang sakral itu dilakukan tanpa proses yang jelas," ujar Dian di Jakarta, Minggu (1/12/2019).
Dia mengungkpakan Munas partai berlambang beringin itu dapat secara transparan usai semua kader diberi kesempatan untuk maju sebagai caketum. Asal berdasarkan syarat yang ada dalam AD/ART.
"Dengan adanya fakta itu, adanya pernyataan-pernyataan yang menyebut bahwa Munas itu untuk kepentingan segelintir pihak menjadi tidak mendasar tanpa alasan yang jelas," tutur Dian.
Oleh sebab itu, lanjut Dian, tudingan bahwa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah melakukan manipulatif, intimidasi dan intervensi untuk terpilih lagi, hanyalah sebuat penggiringan opini yang menyesatkan.
Apalagi, di dalam pelaksanaan Munas nanti, pihak panitia telah memberikan jaminan bahwa tidak akan memberikan dukungan ke salah satu calon yang hendak maju di bursa pucuk pimpiman Golkar.
"Panitia sudah memberikan jaminan akan bersikap netral. Oleh karenanya saya meyakini Munas Partai Golkar akan berjalan secara sehat dan demokratis," jelas Dian.
Dian juga ingin kepada seluruh kader untuk tetap mengedepankan politik santun. Mengingat, sampai saat ini eksistensi Partai Golkar masih sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia.
"Semua pihak harus menahan diri, gunakanlah politik yang santun. Masa depan Golkar masih sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," ungkap Dian.
Tak lupa, Dian meminta dengan tegas agar Panitia Steering Committe (SC) Munas tetap konsisten menetapkan seluruh prosesi Munas sesuai aturan AD/ART Partai Golkar.
" Panitia khususnya SC Munas harus tegas dalam mengambil sikap dan putusan dalam setiap rangkaian Munas, jangan goyah oleh ancaman dan tekanan dari pihak manapun, khususnya dalam menerapkan adanya kewajiban dukungan 30 persen dari pemilik suara untuk Calon Ketua Umum" imbuh dia.
Merujuk aturan AD/ART itu sendiri, kata Dian sudah disahkan di Munas Partai Golkar 2016 lalu di Bali dan sudah diperkuat kembali oleh Munaslub Jakarta 2017 yang lalu. Sehingga, harus menjadi acuan konstitusi tertinggi Partai.
"Misalnya tentang adanya syarat dukungan 30 persen pemilik suara untuk Bacalon Ketua Umum, sebagimana bunyi Pasal 12 dalam AD/ART, ini harus diterapkan," paparnya.
Lebih jauh, Dian mengingatkab bahwa, SC Munas akan bisa diadukan ke Mahkamah Partai atau keranah hukum jika aturan 30 persen dukungan syarat Caketum ini tidak diterapkan. Masalah teknis dukungan harus tertulis itu lah wewenang DPP Partai Golkar.
"Selaku pelaksana amanah Munas untuk melaksanakan dan menjalankan roda Partai sesuai AD ART,” tukas dia.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
