Keputusan Ketua KPK Firli Bahuri Tetap Jadi Anggota Polisi Dinilai Tak Melanggar Aturan
JAKARTA - Pengamat hukum Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul menilai keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Firli Bahuri yang tetap menjadi anggota kepolisian, tak melanggar aturan yang berlaku. Sebab, bila mengacu kepada Undang-Undang Kepolisian dan KPK, tak ada sedikitpun narasi yang menyebut kalau Firli harus menanggalkan statusnya di jajaran Korps Bhayangkara.
“Enggak ada aturannya yang mengharuskan Pak Firli untuk mundur,” ujar Chudry kepada Okezone, Jumat (27/12/2019).
Ia mencontohkan seperti Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko, yang tak pernah ada yang protes meski yang bersangkutan juga masih aktif di kepolisian. Walaupun Heru tak menanggalkan statusnya di kepolisian, tapi Kapolri Jendreal Idham Aziz tak bisa menyuruh-nyuruh dalam ranah pekerjaan.
“Kalau tidak sedang melaksanakan tugas, ya ga bisa intervensi. Sama seperti kapolri kan enggak bisa merintahin Kepala BNN,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono menyebut Firli telah menjadi orang nomor satu di lembaga antirasuah, tidak ada aturan yang mengatur untuk Firli mundur sebagai perwira aktif kepolisian.
"Tidak lah, itu kan semuanya ada aturan semuanya," ujar Argo, kemarin.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
