PM Mauritius Sebut Inggris Melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
PORT LOUIS - Perdana Menteri (PM) Mauritius menuduh Inggris telah melakukan "kejahatan terhadap kemanusiaan" karena menolak mengizinkan orang-orang untuk kembali ke rumah mereka di Kepulauan Chagos, meskipun telah ada keputusan awal tahun ini oleh pengadilan tertinggi PBB.
PM Pravind Jugnauth, mengatakan bahwa ia sedang menjajaki kemungkinan membawa tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap pejabat Inggris itu ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Jugnauth menggambarkan perilaku Inggris tersebut sebagai keras kepala dan memalukan.
BACA JUGA: Pengadilan Dunia: Inggris Harus Kembalikan Kepulauan Chagos pada Mauritius
"Itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia. Saya gagal memahami mengapa Inggris, pemerintah ini, begitu keras kepala," kata Jugnauth sebagaimana dilansir BBC, Sabtu (29/12/2019).
Chagossians, penduduk asli Chagos, berusia lanjut yang tinggal di Mauritius, telah menggemakan kritik itu dan menuduh Inggris sengaja menunda-nunda penanganan isu itu dengan harapan bahwa komunitas penduduk Chagos itu nantinya akan mati sendiri.
Awal tahun ini, Mauritius mendapatkan kemenangan besar melawan Inggris ketika Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag memutuskan bahwa Kepulauan Chagos harus diserahkan ke Mauritius untuk menyelesaikan "dekolonisasi" -nya.
Majelis Umum PBB kemudian mengambil suara untuk memutuskan memberi Inggris tenggat waktu enam bulan untuk memulai proses itu. Inggris dengan tegas menolak untuk mematuhi keputusan Majelis Umum tersebut.
Inggris terus bersikeras bahwa putusan ICJ salah. Tetapi pihaknya telah meminta maaf atas perlakuan terhadap Chagossians di masa lalu dan berjanji untuk menyerahkan pulau-pulau itu ke Mauritius ketika mereka tidak lagi diperlukan untuk tujuan keamanan.
BACA JUGA: Tolak Kembalikan Kepulauan Chagos pada Mauritius, Inggris Disebut "Penjajah Ilegal"
"Fasilitas pertahanan di Wilayah Samudera Hindia Inggris membantu melindungi orang-orang di Inggris dan di seluruh dunia dari ancaman teroris dan pembajakan,” demikian disampaikan Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris (FCO).
"Kami mendukung komitmen kami untuk menyerahkan kedaulatan wilayah ke Mauritius ketika itu tidak lagi diperlukan untuk tujuan pertahanan."
