Tolak Kembalikan Kepulauan Chagos pada Mauritius, Inggris Disebut "Penjajah Ilegal"
INGGRIS telah disebut sebagai penjajah ilegal setelah mengabaikan tenggat waktu untuk mengembalikan kendali atas salah satu wilayah luar negerinya ke Mauritius.
Sebuah resolusi PBB tahun ini memberi Inggris waktu enam bulan untuk melepaskan kendali atas Kepulauan Chagos, yang merupakan wilayah dari Mauritius, tetapi periode itu sekarang telah berlalu.
Mauritius mengatakan bahwa pihaknya dipaksa untuk menjual kepulauan kecil di Samudra Hindia itu kepada Inggris pada 1965 sebagai syarat memperoleh kemerdekaan. Namun, Inggris mengatakan tidak mengakui klaim kedaulatan Mauritius tersebut.
BACA JUGA: Pengadilan Dunia: Inggris Harus Kembalikan Kepulauan Chagos pada Mauritius
Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris (FCO) menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk memegang kendali atas pulau-pulau tersebut, salah satunya adalah Pulau Diego Garcia, yang menjadi lokasi pangkalan udara militer Amerika Serikat (AS).
"Inggris tidak ragu dengan kedaulatan kami atas Wilayah Samudera Hindia Inggris (BIOT), yang telah berada di bawah kedaulatan Inggris secara terus menerus sejak 1814," kata FCO dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, Jumat (22/11/2019).
"Mauritius tidak pernah memegang kedaulatan atas BIOT dan Inggris tidak mengakui klaimnya."
Kepulauan Chagos dipisahkan dari Mauritius pada 1965, ketika Mauritius masih merupakan koloni Inggris. Inggris membelinya seharga £3 juta, menjadikan kepulauan itu BIOT. Sementara Mauritius mengklaim pihaknya dipaksa untuk menjual Kepulauan Chagos dengan imbalan kemerdekaan, yang diperolehnya pada 1968.
Pada Mei, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara dengan sebagian besar mendukung Kepulauan Chagos dikembalikan kepada Mauritius, dengan 116 negara mendukung dan hanya enam negara yang menentang.
PBB mengatakan bahwa dekolonisasi Mauritius "tidak dilakukan dengan cara yang konsisten dengan hak untuk menentukan nasib sendiri" dan oleh karena itu "pemerintahan lanjutan (di Chagos)... merupakan tindakan yang salah".
Foto: BBC.
Resolusi itu muncul hanya tiga bulan setelah pengadilan tinggi PBB menyarankan Inggris harus meninggalkan pulau-pulau "secepat mungkin".
Ketika periode enam bulan berakhir, Perdana Menteri Mauritius Pravind Jugnauth mengatakan Inggris sekarang menjadi penjajah ilegal. Namun, batas waktu tidak mengikat, jadi tidak ada sanksi atau hukuman yang akan dijatuhkan.
Pada saat resolusi PBB itu disahkan, FCO mengatakan Inggris tidak mengakui klaim kedaulatan Mauritius atas Kepulauan Chagos, tetapi akan mendukung komitmen sebelumnya untuk menyerahkan kendali pulau-pulau ke Mauritius ketika mereka tidak lagi diperlukan untuk tujuan pertahanan.
