Pemerintah Akan Kirim 120 Nelayan Pantura untuk Melaut di Natuna
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima ratusan nelayan Pantai Utara Jawa (Pantura) di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).
Pertemuan tersebut membicarakan rencana pemerintah untuk mengirimkan ratusan nelayan Pantura tersebut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, untuk melaut di sana. Pasalnya, saat ini banyak kapal asing yang beraktivitas secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu.
Baca Juga: Indonesia Protes ke China karena Kapal Masuki Kepulauan Natuna
"Hari ini saya menerima dari salah satu wilayah Pantura. Sekitar 120 orang yang menyatakan siap melakukan aktivitas kenelayanan di sana untuk melaksanakan perintah Presiden bahwa kita hadir di sana, dan itu adalah milik kita," kata Mahfud di lokasi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, saat ini wilayah perairan Natuna sedang dimasuki kapal pencuri ikan. Aktivitas kapal asing tersebut dilakukan secara ilegal. Karena itu, tindakan tersebut tidak sah berdasarkan hukum karena Natuna merupakan ZEE Indonesia.
"Daerah yang dimasuki (kapal asing) itu adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut berbagai jenis ikan yang melimpah. Dan sebenarnya (itu) hak Indonesia. Saudara-saudara juga berhak atas ikan dan pemanfaatan sumber daya laut di sana berdasar hukum," tutur Mahfud.
Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut mengakui saat ini negara kurang hadir di Natuna. Oleh sebab itu, pemerintah telah memutuskan bahwa tidak boleh ada satu pun negara lain yang masuk ke Natuna tanpa izin pemerintah Indonesia.
"Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir," tegasnya.
Keputusan turunan dari kehadiran negara di Natuna, salah satunya memobilisasi nelayan dari daerah ke Natuna untuk melaut di ZEE Indonesia itu. Selain itu, penebalan pasukan dan peningkatan patroli akan ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan negara di sana.
"Keputusan Presiden itu sudah lebih dari setahun yang lalu mengatakan kita harus hadir di sana. Kehadirannya dalam bentuk apa? Pertama, patroli yang rutin. Kedua, kegiatan melaut nelayan," ucap Mahfud.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Diimbau Cermat Menganalisa Insiden Laut Natuna
Pemerintah, lanjut Mahfud, akan menjamin keselamatan nelayan Pantura yang melaut di Natuna. "Negara nanti yang akan mengawal kegiatan saudara di situ," jelasnya.
Sekadar informasi, beberapa waktu terakhir kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard memasuki perairan Natuna untuk melaut secara ilegal di sana. Negara Tirai Bambu itu diduga tak mengakui ZEE Indonesia di wilayah tersebut.
(Fiddy Anggriawan )
