nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penyandang Disabilitas Eks Wyata Guna Akan Dipindahkan ke Kawasan Cimahi

CDB Yudistira, Jurnalis · Kamis 16 Januari 2020 10:25 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 01 16 525 2153557 penyandang-disabilitas-eks-wyata-guna-akan-dipindahkan-ke-kawasan-cimahi-DEN9YpHg9t.jpg Wagub Jabar UU Ruzhanul Ulum Temui Para Penyandang Disabilitas yang Membangun Tenda Usai Keluar dari Balai Wyata Guna, Bandung (foto: Okezone/CDB Yudistira)

BANDUNG - Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) untuk menyelesaikan adanya penelantaran terhadap 30 penyandang disabilitas alumni Balai Wiyata Guna.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Gubernur melalui telepon, Pak Gubernur menyatakan telah menyiapkan panti di Cimahi untuk menampung 30 penerima manfaat Wyata Guna," kata Menteri Sosial, Juliari P Batubara, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (16/1/2020).

Baca Juga: Bantah Telantarkan Penyandang Disabilitas, Ini Kata Kepala Balai Wyata Guna 

Sementara Dirjen Rehabilitasi Sosial, Edi Suharto menegaskan, balai Wyata Guna Bandung tidak melakukan pengusiran terhadap ke 30 penerima manfaat, melainkan masa pelayanan rehabilitasi terhadap mereka telah berakhir.

"Mereka yang masa tinggalnya berakhir akan diganti dengan penerima manfaat baru. Jadi, ada azas keadilan," jelas Edi Suharto.

Penyandang disabilitas diminta keluar dari Wyata Guna (foto: Okezone/CDB Yudistira) 

Edi Suharto menjelaskan, saat ini balai dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah. Tujuannya, agar para penyandang disabilitas diharapkan dapat diberdayakan dan berkiprah setelah mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut di Balai Rehabilitasi Sosial.

“Kita ada program transformasi, perubahan status panti menjadi balai. Kita ingin balai rehabilitasi sosial ini berkontribusi secara progresif. Jadi, pijakan bagi saudara-saudara kita kaum disabilitas agar dapat mengembangkan keberfungsian dan kapabilitas sosial mereka,” ujar Edi.

"Salah satu konsekuensi dari transformasi tersebut, adanya batas waktu bagi para penerima manfaat sesuai dengan yang ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini ditujukan agar mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, mandiri serta berkiprah di masyarakat. Ini yang kita sebut inklusi," sambung Edi.

Kendati demikian, pemberlakuan ketentuan mengembalikan penerima manfaat kepada keluarga atau ke masyarakat, tidak dilakukan seketika. Selama di balai, mereka diberikan pelatihan dan layanan yang holistik, sistematis dan terstandar. Sehingga ketika kembali ke masyarakat mereka bisa mandiri.

Direktorat Rehabilitasi Sosial mempertanyakan alasan ke-30 penerima manfaat menolak menerima pemindahan ke panti milik pemerintah provinsi.

Sementara itu, Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono menjelaskan polemik yang terjadi di Wyata Guna, sebetulnya sudah diproses secara bijaksana sejak tahun 2019. Pengelola balai bahkan telah memberikan toleransi kepada para penerima manfaat hingga bulan Juli. Di mana mereka seharusnya meninggalkan balai sejak Juni 2019.

Baca Juga: Wyata Guna Berubah Jadi Balai, Puluhan Penyandang Disabilitas Diminta Keluar 

"Kami sudah secara persuasif meminta penerima manfaat untuk berinisiatif mematuhi ketentuan. Sebab, banyak penyandang disabilitas Sensorik Netra lainnya yang antre untuk masuk balai dan mendapatkan pelayanan," jelas Sudarsono.

Penyandang disabilitas diminta keluar dari Wyata Guna (foto: Okezone/CDB Yudistira)

Selain itu, pada tanggal 12 Agustus 2019, Kementerian Sosial dan Pemprov Jawa Barat juga telah melakukan rapat untuk mencari solusi bersama. Salah satu keputusannya adalah, Dinas Pendidikan Jabar berkomitmen membangun sarana pendidikan berkebutuhan khusus, dengan konsep boarding school yang dilengkapi asrama.

Dinas Sosial Provinsi Jabar juga sudah merencanakan pembangunan panti sosial yang melayani semua penyandang disabilitas termasuk sensorik netra. Pengembangan layanan terpadu nasional ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Namun Sudarsono menyayangkan, di tengah proses peralihan kepada Panti milik Pemprov Jabar, mencuat isu - isu yang justru kontraproduktif dengan langkah-langkah perbaikan dari pemerintah.

“Kita duduk bersama, mencari solusi terbaik. Kita semua anak bangsa, tidak mungkinlah saling menegasi,” tutupnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini