JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta di DPRD DKI Jakarta. Hal itu untuk mencegah terjadinya politik uang dalam lobi-lobi perebutan kursi DKI-2.
Bagaimana respons Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono saat ditanya adanya isu praktek rasuah tersebut?
"Ya (saya) tidak tahu (kalau ada politik uang), yang pasti fraksi PDIP tidak dilobi. Jika ditanya terkait hal tersebut, saya tidak tahu," ujarnya kepada Okezone, Rabu (22/1/2020).
Ia menyebut pihaknya mendukung langkah PKS yang mengimbau KPK mengawasi proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno.
"Saya kira itu langkah positif, agar semua bisa menentukan sikapnya tidak harus dilandasi dengan persoalan money politik, jadi begitu saja. Saya sepakat saja terkait hal tersebut," ujarnya.