Dorong Efisiensi Anggaran Militer, Jokowi Ingin Hidupkan Industri Strategis
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan. Kepala Negara ingin pemerintah menghidupkan industri strategis Indonesia.
Jokowi telah membahas industri strategis tersebut bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Ia ingin industri di bidang pertahanan itu bisa bergerak dan mandiri.
"Yang saya lihat di negara yang lain, minimal industri-industri ini harus diberikan pesanan order itu 15 tahun minimal, sehingga rencana investasinya menjadi terarah, mana yang akan dituju itu menjadi jelas," kata Jokowi dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri Tahun 2020, Kamis (23/1/2020).
Baca Juga: Jokowi: Prabowo ke Luar Negeri Bukan Sekadar Jalan-Jalan
Presiden mengingatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan adanya transfer teknologi, kerja sama produksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta dan usaha kecil dan menengah (UKM).
"Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul benar, efisien, dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran. Dan perlu saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang," ungkapnya.
