Mabes Polri: Sunda Empire Diduga Langgar Pasal Penyebaran Berita Bohong
JAKARTA - Polisi telah memeriksa lima saksi terkait kasus Sunda Empire. Selain kelima saksi tersebut petugas juga meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli untuk melihat apakah kemunculan Sunda Empire masuk ranah hukum pidana.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, diketahui kemunculan Sunda Empire diduga masuk ranah pidana penyebaran berita bohong.
"Dugaannya ya ada sebuah bentuk kegiatan yang diduga melanggar ketentuan pidana khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang (Peraturan) Hukum Pidana terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Senin (27/1/2020).
Kendati demikian kata Asep, pihaknya masih mendalami fenomena tersebut dengan melihat keterangan daripada saksi ahli yang sudah diperiksa dan juga saksi dari Sunda Empire itu sendiri. Nantinya akan dilihat apakah itu melanggar ketentuan pidana atau tidak.
(Baca Juga: Penyidik Masih Dalami Laporan Roy Suryo soal Sunda Empire)
"Sehingga nanti mendapatkan kesimpulan yang komprehensif untuk kemudian bisa memutuskan tindak lanjut dari pada fenomena Sunda Empire ini," bebernya.
Sebelumnya polisi tengah menyelidiki maraknya kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia. Salah satu yang tengah menjadi perhatian adalah Sunda Empire.
Asep mengatakan, sejauh ini Polda Jawa Barat telah memeriksa lima orang, yang sebagian merupakan saksi dan sisanya anggota Sunda Empire itu sendiri.
"Saat ini penyidik Polda Jawa Barat telah memeriksa lima orang saksi, di antaranya adalah saksi tempat dimana digunakan deklarasi tentang Sunda Empire itu, termasuk juga beberapa saksi yang terkait keanggotaan dari Sunda Empire," ujar Asep di Gedung Bareskrim Polri, Senin (27/01/2020).
Lebih lanjut dijelaskan juga saksi ahli yang dimintai keterangan. "Jadi teman-teman polisi atau penyidik tidak menilai dan memutuskan sendiri tetapi juga meminta pendapat, pandangan dan pendapat dari ahli. Ahli tersebut mulai dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli sosiologi, dan juga ahli sejarah," ucapnya.
(Abu Sahma Pane)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
