ATVSI Ingin RUU Penyiaran Perketat Aturan Siaran Internet
JAKARTA - Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah asosiasi televisi untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) tentang penyiaran.
Asosiasi yang hadir dalam RDPU tersebut adalah Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), dan Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI).
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum ATVSI Syafril Nasution mengaharapkan agar RUU tentang penyiaran yang tengah digodok oleh Komisi I DPR dapat memberikan pembatasan kepada siaran internet.
“Kami berharap pada RUU nantinya yang sedang digarap oleh komisi I perlindungan terhadap materi dari pada siaran internet ini bisa menjadi pertimbangan untuk dimasukkan atau pun dibatasi,” ujar Syafril saat rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).
Dia memaparkan, penonton siaran berbasis internet mengalami peningakatan sejak tahun 2016 sampai 2019. Seperti tahun 2016, penonton siaran internet per hari hanya 2 jam 26 menit, sementara untuk TV konvensional itu pada tahun 2016 4 jam 44 menit.
Sementara di tahun 2019, yang menonton TV konvensional di angka 4 jam 59 menit sementara penonton siaran berbasis internet meningkat menjadi 3 jam 20 menit.
“Jadi bisa dikatakan semakin hari semakin banyak yang beralih dari televisi konvensional kepada televisi internet ini,” paparnya.
Baca Juga : Pramugari yang Sempat Dirawat di RSUD Tabanan Dinyatakan Negatif Virus Korona
Di sisi lain, ia menilai penyiaraan internet juga dikhawatirkan berbahaya untuk informasi bagi masyarakat. Karena apa yang menjadi konten siaran di internet tanpa melewati sensor terlebih dahulu.
“Ini kita khawatirkan berita-berita itu bisa berbentuk hoaks ataupun berbentuk berita-berita yang menyesatkan, yang saya kira bapak dan ibu ini bisa mengupload berita itu dari media berita asing,” jelasnya.
Selain itu, Syafril mengatakan, di era sekarang pertumbuhan iklan siaran internet itu semakin hari dan sudah mengambil porsi di atas 10 persen dari pada iklan di tv konvensional. Namun, hingga sekarang belum ada aturan mengenai iklan di penyiaran internet.
"Sementara iklan-iklan yang berbasis di internet ini yang sampai hari ini yang kami merasakan, iklan yang berbiaya murah tanpa membayar pajak, tanpa disensor, ataupun tidak mengikuti aturan yang ada," bebernya.
Karena itu Syafril berharap kepada Komisi I DPR, dalam menyusun RUU penyiaran dapat mendengarkan masukan-masukan dari pihaknya.
"Di sinilah kami berharap tentunya nanti Komisi I dalam mempersiapkan RUU (penyiaran) ini bisa memasukkan hal-hal yang bisa membatasi hal-hal ataupun menjaga generasi kita ke depan agar tidak terlalu kebebasan," ujar Syafril.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
