DPR Minta Pemerintah Dekati Arab Saudi agar Jamaah Indonesia Bisa Umrah
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily angkat bicara terkait penghentian sementara pelaksanaan ibadah umrah bagi seluruh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, oleh otoritas Arab Saudi. Kebijakan itu diambil untuk mengantisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19.
Ia menyayangkan kebijakan otoritas Arab Saudi tersebut. Politikus Partai Golkar ini meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap yakni melalui pendekatan dengan Kerajaan Arab Saudi agar jamaah Indonesia tetap bisa melaksanakan umrah.
"Terkait kebijakan penghentian sementara jamaah umrah akibat virus korona, Pemerintah Indonesia agar melakukan pendekatan kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi," kata Ace ketika berbincang dengan Okezone, Kamis 27 Februari 2020.
Menurut dia, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah agar jamaah Indonesia tetap bisa umrah ke Tanah Suci. Pertama, pemerintah harus bisa meyakinkan otoritas Arab Saudi bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat umrah bebas dari virus korona.
"Pertama, saya sebetulnya menginginkan agar khusus negara-negara yang tidak terpapar positif virus korona diberikan kesempatan untuk dapat tetap masuk ke Arab Saudi," jelasnya.
Kedua, ia menyarankan otoritas Arab Saudi lebih menekankan masing-masing negara yang akan mengirim warganya umrah untuk lebih dipastikan kesehatannya dan bebas dari virus korona.
"Jika terinfeksi, jangan diberangkatkan. Kerajaan Arab Saudi juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan di bandara udaranya. Jika ada suspect tentu tak boleh masuk," bebernya.
"Ini mungkin tawaran yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian jamaah umrah Indonesia masih dapat menjalankan ibadah," jelasnya.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
