JAKARTA - Wacana pelaksanaan rapid test Covid-19 oleh anggota DPR dan keluarganya terus berpolemik. Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Putu Supadma Rudana menegaskan, pemerintah wajib memprioritaskan rakyat dan tenaga medis di atas kepentingan pejabat dalam berbagai hal, Terlebih di tengah pandemi virus corona saat ini.
"Saya dengan tegas menolak tes Covid-19 untuk anggota DPR. Saat ini pejabat bukanlah prioritas. Masyarakat dan tenaga medislah yang paling utama untuk diberikan bantuan oleh negara. Anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengkarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin," ucap Putu, Kamis (26/3/2020).
Jika mereka merasakan gejala Covid-19 lanjut Putu, sebaiknya langsung segera mengikuti tes corona di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri, bukan justru membebani negara.
Baca juga: 575 Anggota DPR Beserta Keluarganya Bakal Jalani Rapid Test Corona
Dia berharap Presiden Joko Widodo menunjukkan naluri dan insting kepemimpinannya serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global terbesar kasus pandemi corona dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.
"Presiden harus mampu menjadi dirigen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada, sehingga tidak terkesan hanya mengoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat," paparnya.
Per hari ini kasus infeksi virus corona di Indonesia sudah mencapai 893 orang positif, di mana 78 orang meninggal dunia, dan 35 pasien sembuh.