Hadapi Covid-19, Gugus Tugas Sarankan Pemda Susun Rencana Operasi yang Komprehensif
JAKARTA – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyarankan pemerintah daerah menyusun rencana operasi (renops) yang komprehensif berdasarkan skenario menghadapi peningkatan kasus Covid-19. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan dan mengukur kesiapan pemda menghadapi peningkatan kasus Covid-19.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja menyampaikan bahwa renops menjadi parameter kesiapan pemerintah daerah (pemda) terhadap isu-isu penting Covid-19. Dalam menyusun dokumen rencana operasi penanganan Covid-19, tak lupa peran dan keterlibatan masyarakat diperkuat. Wisnu menekankan, modal kuat yang hidup di tengah masyarakat yaitu perilaku gotong royong dan koordinasi hingga dari tingkat RT/RW hingga desa.
“Hal ini akan menjadi efektif jika seluruh protokol maupun prosedur penanganan Covid-19 diimplementasikan dengan baik dengan menitikberatkan pada peran aktif komunitas, masyarakat sebagai pelaku utama dan pertama, terutama dalam hal pencegahan, penanganan, pencatatan, pemantauan, termasuk isolasi mandiri,” kata Wisnu melalui rilis yang disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo, Rabu (15/4/2020).
“Saat ini, pemerintah pusat telah memiliki rencana operasi nasional COVID - 19 yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunannya,” imbuh Koordinator Bidang Perencanaan dan Analisis Situasi Gugus Tugas di tingkat nasional itu.
Baca Juga: Provokasi Warga Tolak Pemakaman Jenazah Positif Covid-19, Tiga Orang Jadi Tersangka
Wisnu mengingatkan untuk melakukan strategi realokasi dan refocusing anggaran sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Salah satu bentuk upaya konkret dengan melakukan program jaring pengamanan sosial (JPS) sehingga pemda tidak tergantung sepenuhnya dari dana pusat. Upaya lain menghindari ketergantungan yaitu melalui program swasembada pangan di daerah. Ini bertujuan untuk menghindari krisis pangan akibat Covid-19.
“Diharapkan percepatan dana desa yang diarahkan untuk mendukung program jaring pengaman sosial di daerah,” ujar Wisnu yang memimpin diskusi secara virtual.
Koordinasi virtual ini diikuti perwakilan dari Dewan Keamanan Nasional, Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, LIPI, BIN, dan perwakilan Gugus Tugas Daerah. Gugus Tugas yang mengikuti koordinasi tersebut antara lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Arief Setyadi )
