DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Pendistribusian Bansos Sembako Selama PSBB
JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta Pemprov DKI Jakarta memperbaiki pendistribusian bantuan sosial (bansos) kepada warga miskin selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurutnya, pendistribusian sembako tersebut menimbulkan kerumunan yang dikhawatirkan menyebarkan virus Cobid-19.
"Teknis distribusi boleh juga dengan door to door, agar menghindari kerumunan. Karena saya lihat pembagian bantuan di beberapa titik ini malah membuat kerumunan baru. Takutnya yang tidak sakit bertemu sama yang sakit. Kita kan tidak tahu," kata Zita dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).
Ia juga mengimbau agar setiap RT dan RW memastikan data penerima bansos agar sesuai target. Sebab, ia mengaku mendapat laporan dari warga kurang mampu yang justru tidak kebagian bansos.
"Inikan masih proses, masih ada bantuan tahap dua, jadi masih bisa dievaluasi. Saya sarankan kelurahan setelah menerima data, harus diverifikasi dulu,” sebutnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menilai pendistribusian bansos tersebut lebih baik dilakukan jajaran Pemprov DKI, seperti petugas Satpol PP sehingga warga bisa menerima sembako lebih banyak.
“Untuk level pemprov kita punya ASN, menurut saya enggak harus pakai biaya distribusi lagi, gunakanlah infrastruktur yang ada. Jadi, Rp149.500 itu betul-betul makanan saja. Sedangkan kalau kendaraan pemprov punya banyak, bisa pakai bus sekolah," tuturnya.
(Rizka Diputra)
