Kebijakan Larangan Mudik Dikeluarkan Secara Bertahap
JAKARTA - Presiden Jokowi bersama Mendagri Tito Karnavian serta jajaran Kabinet Indonesia Maju akan solid, tenang, serta secara bertahap akan menyatukan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga mengatakan, pemerintah pusat dan daerah akan fokus dalam menghadapi mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, mudik, bansos dan jaring pengaman sosial hingga realokasi APBD yang ada di 540 Pemda.
"Hasilnya adalah bahwa mobilitas sumber daya nasional termasuk kekuatan gotong royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).
Pemerintah, sambungnya, tidak mengambil langkah kebijakan yang dadakan soal pelarangan mudik Lebaran 2020. Nantinya, kebijakan pemerintah akan dilakukan dengan pendekatan bersifat gradual atau bertahap.
Pada tahap pertama, pemerintah akan mengimbau dengan melakukan pendekatan persuasif dan edukatif dengan mengajak masyarakat untuk tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dari wilayah epicentrum ke daerah.
"Tahap ini diambil awal April dan sudah membuahkan hasil dengan penurunan drastis jumlah pemudik hingga 40 persen di bandingkan tahun lalu saat imbauan gencar dilakukan," terangnya.
Di tahap imbauan ini, pemerintah akan gencar melakukan edukasi tentang model penularan Covid-19 hingga rentannya arus mudik menjadi arena penularan virus. "Kerja sama antar provinsi untuk mengimbau warganya untuk tidak pulang kampung juga difasilitasi oleh Kemendagri," ujarnya.
Baca Juga : PSBB di Jakarta Dinilai Memberikan Perubahan, tapi Belum Efektif
Menurut Kastorius, kesadaran masyarakat akan dibangun bersama dengan kampanye edukatif tentang pengenalan virus corona, cara penyebaran, titik lemah virus serta cara efektif pencegahannya seperti Pola Hidup Sehat dan Bersih (PHSB) dengan memakai masker, hand sanitizer, rajin mencuci tangan dan physical distancing.
"Setiap tahap dan langkah kita evaluasi. Kita monitor secara terus menerus kondisi dinamis masyarakat. Bila ada pendekatan yang kurang tepat, langsung kita perbaiki. Demikianlah proses kebijakan publik melawan Covid-19 kita lakukan termasuk didalam merespon isu mudik," imbuhnya.
