Dari Penjara, Eks Menkes Siti Fadilah Surati Jokowi Beri Solusi Tangani Corona
JAKARTA - Eks Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari balik jeruji penjara, Siti dalam suratnya manyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi Indonesia yang tengah diterjang wabah pandemi virus corona atau Covid-19. Ia pun memberikan solusi yang diharapkan bisa diterapkan untuk menanggulangi virus tersebut.
"Menurunkan penularan akan efektif bila pertama-tama dilakukan screening massal serentak. Kalau tidak bisa semua wilayah, kita bisa memilih daerah dengan zona merah saja," tulis Siti dalam suratnya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur seperti dilihat Okezone, Senin (27/4/2020).
Di zona merah itu, sambung Siti, perlu dilakukan deteksi dengan screening massal serentak, mencari mana yang positif dan mana yang negatif. Kemudian, pisahkan yang positif karena dari yang positif ini ada yang simptomatik atau bergejala dan ada 90 persen yang asimptomatik atau tidak bergejala.
"Inilah kemudian bisa menularkan ke orang lain. Setelah jelas terpilah, maka bisa dilakukan PSBB dengan aman. Tapi, kalau belum dilakukan screening maka kemungkinan terjadi penularan di area PSBB masih sangat mungkin," tuturnya.
Menurut Siti, kalau angka penularan menurun, maka otomatis angka kematian juga akan ikut turun. Screening massal serentak pada zona merah Covid-19 menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan alat rapid test yang sensitif dan falsenegatifnya rendah.
"Sebaiknya rapid test yang digunakan adalah yang molecular base. Agar tidak buang waktu dan biaya karena harus tes berulang-ulang, sementara penyebaran berlanjut," ujarnya.
Primer atau reagen pada PCR untuk mendeteksi virus sebaiknya menggunakan primer atau reagen yang kita buat sendiri berasal dari virus corona strain Indonesia, agar deteksinya lebih valid, ketimbang pakai yang dari luar yang belum tentu cocok dengan virus yang ditemukan di Indonesia. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) telah mulai melakukan ini.
"Pak Jokowi yang baik, jangan biarkan rakyat kita menangis. Perintah bapak untuk segera memenuhi kebutuhan dasar bagi rakyat di dalam wilayah PSBB sudah sangat jelas. Namun, di tingkat bawah saat ini masih belum bisa merasakan kebijakan tersebut," tuturnya.
Ia mengaku mendengar bantuan sosial belum diterima sebagian besar rakyat Indonesia. Padahal, rakyat Indonesia sudah lebih sebulan harus tinggal di rumah dan tidak bekerja sebulan sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan.
"Mohon maaf pak, rakyat kita butuh kerja hanya untuk bisa makan setiap hari. Sementara itu sampai saat ini dapur-dapur umum belum serius di dirikan oleh para lurah dan kepala desa," katanya.
