Komisi III DPR Minta KPK Awasi Perppu Corona
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi Perppu Nomor 1 tanun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK, Arteria menyoroti isi Perppu yang membuat pemerintah dapat melakukan perubahan postur anggaran
“DPR membuat UU menetapkan APBN pak, jadi kewenangan kita juga harus dijaga. Bicara peruntukan itu daulat rakyat, makanya tolong dikaji itu perppu,” kata Arteria, Rabu (29/4/2020).
“Bicara materi muatan juga, apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tak melampaui kewenangan UU menabrak fatsun konstitusi menegasikan kekuasaan pemerintahan negara Pak Jokowi,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun mempertanyakan kegentingan di Pasal 27 dalam Perppu tersebut, di mana memberikan hak imunitas terhadap pengambil kebijakan.
