Pemprov Bengkulu Dapat Dana Hibah Bencana Alam Rp10,4 Miliar dari BNPB
BENGKULU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, dan 4 Pemerintah Kabupaten (Pemkab), mendapatkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Di mana Pemprov Bengkulu, mendapatkan dana hibah sebesar Rp10,4 Miliar, Kabupaten Seluma Rp13,1 Miliar, Bengkulu Selatan sebesar Rp9 Miliar, Kaur sebesar Rp6,3 Miliar, dan Kabupaten Lebong sebesar Rp11 Miliar.
Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB, Ali Bernadus menekankan, di tengah pandemi Covid-19, realisasi pelaksanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2019, harus terus berjalan sesuai rencana awal. Namun, kata Ali, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
''Terus lanjutkan, sesuai rencana awal sambil menunggu instruksi selanjutnya. Tapi ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dalam pekerjaannya. Sebab Covid-19 ini sudah pandemi nasional. Bila perlu lampirkan dalam perjanjian kerja, agar tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kedepan,'' kata Ali, dalam keterangan yang diterima Okezone, Rabu (29/4/2020).
Progres untuk pemprov Bengkulu dan 4 pemkab di Bengkulu, terang Ali, sampai saat ini masih berjalan ''on the track''. Meskipun masih ada kendala keterlambatan pengiriman dokumen.
Ali mengingatkan, daerah penerima hibah untuk terus meningkatkan progres ke arah positif, jika terus negatif (tidak ada peningkatan) nanti usulan kabupaten lain bisa terhambat.
''Progres pemanfaatan dana hibah ini harus terealisasi dengan sesuai rencana, karena jika tidak akan berdampak pada usulan-usulan selanjutnya. Kementerian Keuangan pasti akan berpikir ulang, jika dana hibah ini lama mengendap di daerah dan kita tidak inginkan itu,'' jelas Ali.
''Usulan kabupaten lain juga sudah banyak masuk, dan akan dinaikkan pada tahun ini. Kita berharap Bengkulu mendapatkan dana hibah ini secara merata,'' sambung Ali.
Ditambahkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Hamka Sabri, dalam penggunaannya dana hibah ini perlu kehati-hatian. Apalagi, kata Hamka, saat ini tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19.
Tim BPBD Provinsi maupun kabupaten, sampai Hamka, perlu meminta pendampingan dari pihak kejaksaan di daerah masing-masing.
''Rata-rata semua daerah memiliki progres baik dan sedang memasuki tahap tender. Insa Allah dapat berjalan lancar. Namun, di situasi pandemi Covid-19, tentu akan berbeda, tidak seperti biasa dan kita akan menyesuaikan itu,'' kata Hamka.
Dilanjutkan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu, Rusdi Bakar, dana hibah ini diperoleh dari usulan 2016, dan terealisasi pada tahun anggaran 2019, oleh BNPB. Seluruh kabupaten/kota, kata Rusid, sudah mengajukan usulan. Di mana usulan itu telah disampaikan pada tahun ini. Sehingga tahun depan dapat segera terealisasi.
''Tahun depan sudah disiapkan untuk pengajuan dana hibah tahap selanjutnya. Usulan seluruh daerah yang terkena bencana banjir dan longsor tahun 2019 agar ikut mendapatkan dana hibah ini,'' pungkasnya.
(Awaludin)
