Gubernur Jateng: Semua Pihak Harus Turun Tangan Hadapi COVID-19
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menegaskan, bukan persoalan besaran nominal saat mengusulkan pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara kepada Pemerintah Pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Kamis 30 April 2020. Di masa pandemi ini, menurut Ganjar, salah satu kekuatan besar yang dimiliki negara ini mesti turun gunung, yaitu para ASN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan merelokasi dan merealokasi anggaran untuk penanganan agar semakin banyak masyarakat diselamatkan. Bahkan di level provinsi, anggaran sebesar Rp 2,2 triliun dialokasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Apakah itu cukup? Sementara sampai saat belum satu pakar pun yang bisa memastikan berakhirnya pagebluk COVID-19 ini.
Ganjar mengatakan, semua pihak mesti turun tangan untuk menambal kemungkinan kekurangan dalam penanganan COVID-19, dari sisi anggaran salah satunya. Karena untuk skala nasional dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Sebagai gambaran, untuk sekelas Jawa Tengah saja, Ganjar harus menyisir anggaran sebesar Rp 2,2 triliun. Ganjar menilai salah satu kekuatan yang bisa memberi kontribusi sangat besar pada sisi itu adalah Aparatur Sipil Negara.
"Saya khawatir, yang diprediksi Juni akan selesai, justru di Jateng baru sampai puncak, apalagi seperti yang disampaikan Pak Yuri dari Gugus Tugas, Semarang bisa jadi epicentrum baru. Karena transmisi lokal telah terjadi," kata Ganjar, Sabtu (2/5/2020).
"Kemarin di Musrenbang saya usulkan agar ada pemotongan gaji atau pendapatan yang bisa kita berikan kepada rakyat. Nah bagaimana sensitivitas bisa kita berikan dalam kondisi seperti ini?" kata Ganjar.
Ganjar berharap, pemotongan gaji ASN adalah spirit berbagi saat negara dalam kondisi krisis. Makanya dalam Musrenbang tersebut, untuk pemotongan pendapatan Ganjar mengambil contoh ASN golongan tiga. Dengan penyebutan contoh tersebut, Ganjar berharap seluruh ASN apapun golongan dan jabatannya terketuk untuk berempati lebih.
"Sebenarnya bukan soal golongannya, bukan persentasenya. Kalaulah soal gradual bisa dilakukan, dimulai saja dari pejabatnya dulu. Maka tadi ada yang nanya, gubernur berani tidak gajinya dipotong 85 persen. Maaf, untuk gaji tidak pernah saya ambil sejak 2013, saya kembalikan," kata Ganjar.
