Bansos Corona Jadi Ajang Kampanye Kepala Daerah, Bisakah Ditindak?
Menurut Andre, tak masalah calon kepala daerah atau politisi memajang fotonya di bansos, karena bisa jadi bagian dari pertanggung jawabannya kepada publik atau pemilih. “Itu sah-sah saja, biarkan publik yang menilai.”
Setop Politisasi Bansos
Ketua DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi menentang politisasi bansos oleh petahan kepala daerah. “Itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan etika politik yang demokratis. Apalagi itu adalah bentuk bansos, yang sarat nilai kemanusiaan,” ujarnya kepada Okezone.
Menurutnya, orang yang memanfaatkan bansos untuk tujuan politik pribadi, sama dengan menggunakan uang hasil penipuan untuk kampanye.
“Saya pikir rakyat Indonesia sudah cukup paham terhadap urusan-urusan yang tidak senonoh itu, dan pelakunya akan dijauhi oleh pemilihnya nanti. Karena itu saya mengimbau, berhenti melakukan cara-cara berpolitik yang tidak wajar, sebelum rakyat menjadi muak terhadap politik secara umum,” tukas Taufiqulhadi.
Teuku Taufiqulhadi (Okezone.com/Putera)
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meminta agar bansos dari pemerintah kemasannya diseragamkan saja agar bersih dari unsur kampanye.
“Cukup logo Garuda Pancasila. Penyaluran harus melalui RT RW tidak boleh dilakukan langsung oleh kepala daerah. Tapi beberapa kepala daerah mungkin terinspirasi Pak Jokowi saat memberikan sertifikat tanah dan ada foto pak Jokowinya saat itu.”
Ketua Komisi VI DPR RI, Felly Estelita Runtuwene dalam rapat dengan lembaga mitranya secara virtual, Selasa kemarin, juga menyorot alokasi anggaran pemda yang memprioritaskan bansos, ketimbang menanggulangi kekurangan alat kesehatan.
“Saya bingung kok ada kekurangan-kekurangan alat di rumah sakit, rapid tes dan sebagainya. Anggaran ratusan miliar direalokasi untuk Covid-19, tapi kok ramai-ramai saya lihat malah membeli sembako. Bahkan kepala-kepala daerah yang nggak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu baik provinsi maupun daerah,” kata dia.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, memberi bantuan lalu menyelipkan unsur kampanye tak patut ditiru.
“Di masa pandemi sekarang ini perbanyak teman, enggak perlu kegiatan sosial diubah menjadi promosi kampanye dirinya. Tidak bagus juga, masyarakat belum tentu banyak yang terima. Orang lagi susah begini, kok dipolitikin.”
Reporter: Fakhrizal Fakhri, Muhamad Rizky
Dirangkum oleh Salman Mardira
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
