“Iki sing salah sopo toh (ini siapa yang salah). Apa yang salah data dari Kementerian Sosial, atau data dari Dinas Sosial? Padahal itu dari masing-masing kelurahan juga sudah mengajukan berdasarkan usulan dari RT dan RW. Tolong diperbaiki lagi,” tegas dia.
Dia menilai, pendataan semestinya melibatkan RT dan RW karena mengerti kondisi di lapangan. Data tersebut juga sudah disesuaikan dengan perkembangan saat ini, karena makin banyak yang terdampak pandemi Covid-19.
“Bila sebelumnya ada warga sangat miskin, warga miskin, dan rentan miskin, maka yang rentan miskin ini sekarang menjadi miskin, yang sangat miskin akan lebih miskin lagi. Ini yang tahu adalah RT dan RW,” ungkapnya.
“Untuk mendata ini saja, RT-RT sampai pusing. Saya jadi kasihan. Jangan sampai RT-RT ini trauma ketika menerima bantuan, bahkan wajar ketika ada beberapa kepala desa itu menolak bantuan. Karena apa? Ketika diserahkan itu malah jadi gegeran, karena datanya itu datanya, enggak ada harmonisasi data,” jelasnya.