Share

Bawaslu Ingatkan Bupati Klaten Tak Ulangi Pencitraan di Bansos Corona

Bramantyo, Okezone · Jum'at 08 Mei 2020 03:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 08 512 2210759 bawaslu-ingatkan-bupati-klaten-tak-ulangi-pencitraan-di-bansos-corona-mDP2hRHHHO.jpg Bansos dengan foto kepala daerah (Foto : Istimewa)

KLATEN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klaten telah mengambil langkah penanganan dugaan pelanggaran terkait stiker foto Bupati Sri Mulyani dalam botol hand sanitizer yang beredar luas di dunia maya. Padahal, bansos tersbut diserahkan ke warga di tengah pandemic corona atau covid-19.

Ketua Bawaslu Klaten Arif Fatkhurrokhman mengatakan pihak pun telah melakukan komunikasi intens dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Termasuk berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Bawaslu Klaten.

"Kami sudah melakukan upaya penanganan dugaan pelanggaran terkait stiker di hand sanitizer kemensos yang ada gambar bupati. Bawaslu kabupaten Klaten melakukan komunikasi intens dgn Bawaslu provinsi Jawa tengah dan ber koordinasi dengan sentragakkumdu Bawaslu Kabupaten Klaten untuk membahas kasus ini,"ujar Arif pada Okezone, Kamis 7 Mei 2020.

Tak hanya itu, pihaknya pun telah meminta keterangan sejumlah pihak, mulai dari Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) hingga Kepala Desa Kwarasan, Juwiring, sebagai penerima bantuan.

"Hasil kordinasi dengan Sentragakumdu untuk saat ini belum ditemukan dugaan pelanggaran UU Pilkada," terangnya.

Meski belum ditemukannya pelanggaran UU Pilkada, namun, ungkap Arif, pihak Bawaslu tetap melakukan pencegahan, agar setiap bansos bagi masy terdampak covid-19 tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Adapun secara tertulis Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada bupati supaya tiap bansos tidak digunakan sebagai pencitraan dan lain sebagainya,"tegasnya.

Baca Juga : Bansos Corona Ditempel Foto Incumbent Hanya Sakiti Warga

Senada,devisi penangan pelanggaran Bawaslu Klaten Tri Hastuti. Mengatakan jika mengandung unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya, maka Bawaslu akan meneruskan pelanggaran tersebut pada instansi yang berwenang.

"Pasal 30 huruf e: UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Bawaslu adalah meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi berwenang," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini