Silang Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Corona yang Bikin Bingung
JAKARTA - Pelonggaran moda transportasi umum yang dicetuskan Kementerian Perhubungan masih menuai kontroversi. Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, justru dinilai membingungkan masyarakat.
Langkah demi langkah terus digaungkan oleh Pemerintah yang berada di di Jabodetabek. Untuk memutus virus corona, kota-kota penyangga itu meniru langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Seperti halnya penerapan PSBB, yang mulanya Pemprov DKI Jakarta bersurat ke Pemerintah Pusat karena wilayah ini sebagai episentrum penyebaran corona. Setelah DKI menerapkan itu, menyusul Pemerintah Kota Bogor, Depok dan Bekasi Kota/Kabupaten. Semua kota penyangga pun sudah mengambil langkah perpanjang penerapan PSBB.
Seperti Kota Bekasi, saat ini sudah mengambil langkah perpanjang tepatnya tanggal 29 April 2020. Sudah sepekan lebih, PSBB tahap dua ini diterapkan, yang pada akhirnya menghasilkan penambahan pasien positif corona.
Bukan malah mereda, kasus terkait Covid-19 malah menambah. Berdasarkan data situs web Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu 6 Mei 2020, pukul 23.00 WIB, ada 255 kasus positif Covid-19. Jumlah kasus positif Covid-19 tersebut melonjak tajam dibanding awal Pemkot Bekasi menetapkan perpanjangan PSBB di kota ini.
Sebagai informasi, pada awal perpanjangan PSBB di Kota Bekasi, Rabu (29/4/2020), ada 234 kasus positif Covid-19. Lalu bertambah 10 pada Kamis 30 April 2020, hingga totalnya ada 244 kasus positif Covid-19.
Kasus positif Covid-19 ini kemudian stagnan dari 1 hingga 4 Mei dengan total 245 positif Covid-19. Kemudian saat ini tambah 10 kasus, hingga berjumlah 255 positif Covid-19. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal PSBB pun belum membuahkan hasil dalam menekan penyebaran virus corona.
Pun, Kota Bogor, meski kota ini tren kasus virus corona melandai alias stagnan tetapi pemerintah setempat belum akan mengambil langkah-langkah lain. Kota yang dijuluki Kota Hujan ini tidak terburu-buru dalam mengambil langkah pelonggaran PSBB.
Lain Bekasi dan Bogor, Kota Depok terhitung sudah tiga pekan melangsungkan PSBB. PSBB dimulai tahap I pada 15 April 2020 selama dua pekan.
Karena jauh dari optimal menekan penularan Covid-19, PSBB pun diperpanjang ke tahap II pada 29 April 2020. Namun, pertambahan kasus harian Covid-19 di Depok disebut justru lebih parah pada PSBB tahap II.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dadang Wihana menyebutkan bahwa penerapan PSBB tahap II justru membuat peningkatan virus corona.
"Tapi pada PSBB tahap II, ada kecenderungan mulai penambahan rata-rata kasus per harinya naik kembali," jelas dia.
Rata-rata kasus harian selama PSBB lebih tinggi ketimbang sebelum PSBB. Berdasarkan data kasus harian yang dihimpun, selama tiga pekan PSBB tercatat penambahan 184 kasus positif Covid-19 di Depok menjadi 323 kasus pada Rabu 6 Mei 2020.
Kenaikan dalam periode tiga pekan ini jauh di atas kenaikan pasien positif sebelum PSBB diterapkan. Sejak kasus pertama dan kedua diumumkan pada 2 Maret 2020, penambahan kasus berikutnya berada di angka 137 pasien positif Covid-19 hingga 15 April 2020 atau hari pertama penerapan PSBB di Depok.
Jika dirata-rata, kenaikan pasien positif Covid-19 di Depok mencapai 8,36 kasus per hari selama 3 pekan PSBB. Sementara, dalam rentang waktu sebelum PSBB diterapkan, penambahan pasien positif 3,04 kasus per hari.
Kebijakan Berubah-Ubah
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, kasus virus corona merupakan hanya satu contoh. Karena, bila ditilik lebih jauh, kelemahan koordinasi ini sudah terjadi sejak era pascareformasi, begitu otonomi daerah diterapkan.
Dia menganggap, pemerintah pusat seringkali sulit untuk mengambil kebijakan strategis karena setiap daerah memiliki kebijakannya masing-masing.
Sehingga pemerintah pusat juga tak berani menetapkan kebijakan lockdown di suatu daerah. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal lain adalah menyangkut keresahan sosial.
Apalagi, lockdown bisa memicu protes sosial karena berpotensi mempengaruhi perekonomian masyarakat. Protes sosial inilah yang dicoba dihindari oleh pemerintah di tengah penanganan wabah corona.
"Ini persoalannya kenapa pusat tidak berani, karena dia dihadapkan pada persoalan ya ketakutan untuk mendapat protes dari masyarakat di lokal," kata dia kepada Okezone.
