JAKARTA - Guna mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar rapat virtual bersama Gubernur Kalimantan Timur dan seluruh pemangku kepentingan, Senin 18 Mei 2020.
Sebagaimana telah dilaksanakan rapat serupa dengan Gubernur Kalimantan Barat minggu lalu, dalam kesempatan kali ini Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menuturkan bahwa telah dilaksanakan analisis data berbasis peta sebagai bahan dalam mencari solusi dan penanganan yang tepat dan permanen dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Kalimantan Timur.
Berdasarkan analisis terhadap perkembangam karhutla sepanjang 5 tahun terakhir, ditemukan kejadian karhutla berulang tiap tahun dari tahun 2015 – 2019, yaitu di kabutapen Kutai Kartanegara, Kutai, Kutai Tmur, Kutai Barat, Paser, Berau dan Mahakam Hulu.
“Pada areal yang terbakar, perlu dianalisis masalahnya dan dicarikan solusi yang tepat antara lain melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian akses legal apabila areal tersebut berada di dalam kawasan hutan, dan dilakukan pendampingan kepada masyarakat agar areal tersebut dapat dipulihkan kembali sehingga menjadi produktif," kata Bambang.
Areal yang sudah terbakar berulang selama 5 tahun, menurut Bambang harus dikelola pemerintah berbasis masyarakat. Salah satunya, melalui penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pembangunan resor di tiap KPH. Dengan adanya kantor resor akan lebih mudah karena pemerintah bisa hadir bersama masyarakat sehingga nantinya areal tersebut tidak terbakar lagi.
“Peran KPH melalui pembangunan kantor resor akan bisa meningkatkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat," jelasnya.