Ini Penyebab Banyaknya Warga Banten Tolak Rapid Test Covid-19
SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, penyebab banyaknya masyarakat menolak dilakukan Rapid Test Covid-19 yang dilakukan petugas.
Menurut Andika, banyaknya penolakan masyarakat di Banten melakukan rapid test disebabkan karena faktor psikologis. Masyarakat kehawatiran, jika positif akan langsung di isolasi atau dikarantina sehingga dipisahkan dari keluarganya.
“Kami telah melakukan upaya pendekatan secara personal dengan memberikan pemahaman kepada mereka melalui alim ulama, tokoh masyarakat dan pesantren bahwa rapid test ini dilakukan untuk keselamatan bersama dalam upaya deteksi dini penyebaran virus corona,” kata Andika, Jumat (19/6/2020).
Selain itu, kata Andika, adapula kekhawatiran masyarakat mengenai rapid test yang harus mengeluarkan biaya dari masyarakat. Padahal, rapid test telah disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat.
"Saya harapkan juga dari pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat, dan tidak ada pemikiran harus bayar karena ini kan gratis disediakan untuk masyarakat," kata Andika.
Dijelaskan Wagub, dalam menjalankan rapid test Pemprov Banten berpedoman kepada apa yang dinamakan positif rate yang merupakan salah satu indikator pelonggaran sosial dengan target kurang dari 5 persen jumlah penduduk.
Untuk mencapai target tersebut, lanjut Andika, harus memperbanyak jumlah orang yang diperiksa PCR. Diakuinya, target sampel PCR berdasarkan BAPPENAS adalah 3.500/1 juta penduduk.
“Jumlah penduduk Provinsi Banten sendiri adalah 12 juta. Artinya sampel yang harus diperiksa sebanyak 42.000 orang. Saat ini Sampel yang dikirim baru 30 persen dari target,” paparnya.
Mengantisipasi adanya penolakan terulang kembali, Wagub meminta agar dilakukan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan oleh gugus tugas dari tingkat pusat sampai daerah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi dan masyarakat.
“Pemprov Banten sendiri sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stake holder di masyarakat melakukan pendekatan personal kepada masyarakat menyikapi adanya penolakan rapid test ini,” tutupnya.
(Awaludin)
