PM Inggris Peringatkan Israel untuk Batalkan Aneksasi Tepi Barat

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 03 Juli 2020 16:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 03 18 2240742 pm-inggris-peringatkan-israel-untuk-batalkan-aneksasi-tepi-barat-Y08ZRlDjE1.jpg Tulisan PM Inggris Boris Johnson. (Foto: AFP)

LONDON - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak Israel untuk tidak melanjutkan rencana aneksasi bagian dari Tepi Barat yang diduduki, menyebut langkah itu ilegal dan "bertentangan" dengan kepentingan Negara Zionis tersebut.

Pemerintah Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menetapkan Rabu, 1 Juli sebagai tanggal awal yang memungkinkan untuk proses penerapan kedaulatan Israel ke permukiman Yahudi di tepi Barat dan Lembah Jordan. Tapi rencana itu tampaknya terhenti.

Dalam tulisan di surat kabar Israel Yedioth Ahronoth pada Rabu, Johnson menggambarkan dirinya sebagai "pembela Israel" tetapi memperingatkan bahwa aneksasi akan menjadi pelanggaran hukum internasional.

"Itu juga akan menjadi hadiah bagi mereka yang ingin mengabadikan kisah-kisah lama tentang Israel," tulisnya sebagaimana dilansir BBC.

"Saya sangat berharap bahwa pencaplokan tidak dilanjutkan. Jika ya, Inggris tidak akan mengakui perubahan apa pun pada garis 1967, kecuali yang disepakati antara kedua belah pihak."

Dia juga khawatir rencana Netanyahu itu "gagal dalam tujuan mengamankan perbatasan Israel" dan "bertentangan dengan kepentingan jangka panjang Israel sendiri". Rencana-rencana itu juga akan "membahayakan kemajuan yang telah dibuat Israel dalam meningkatkan hubungan dengan dunia Arab dan Muslim," tambahnya.

Langkah Israel tersebut disebut akan sejalan dengan Visi untuk Perdamaian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rencana yang diumumkan Trump pada Januari itu diklaim bertujuan mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung beberapa selama dekade.

Sekira 430.000 orang Yahudi tinggal di lebih dari 130 permukiman dan sejumlah "pos" kecil yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat dalam perang Timur Tengah 1967.

Permukiman secara luas dianggap ilegal di bawah hukum internasional, meskipun Israel, dan AS di bawah pemerintahan Trump, membantahnya.

(dka)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini