PKS : Kita Tunggu Pak Jokowi, Mau Reshuffle Monggo, Kecilin Struktur Monggo
"Karena ketika pemerintahan periode kedua dibentuk saya sudah mengusulkan agar Kementerian tidak 34. 20 sampai 25 itu sudah maksimal. Jangankan antar Kementerian antar Dirjen saja sinergi dan kolaborasi nya kadang-kadang susah, Apalagi antar Kementerian. Apalagi, di negara maju selalu slim. Reformasi birokrasi ditandai dengan miskin struktur kaya fungsi," bebernya.
Mardani mengusulkan agar Presiden Jokowi merampingkan struktur pemerintahan, sejalan dengan adanya wabah Covid-19. Ia menilai ada beberapa kementerian yang bisa disatukan padukan untuk saat ini.
"Misalnya gini, Kementerian Pertanahan, Kementerian Energi dengan Kementerian PUPR itu bisa disatukan. Itu infrastruktur akan luar biasa sekali. Lalu Kementerian Sosial disatukan dengan Kemendagri. ini akan membuat Pak Jokowi punya pembantu yang powerfull dan anggarannya besar. Berani enggak Pak Jokowi," ungkapnya.
Kedua, Mardani juga melihat ketidakserasian antar pemerintah pusat dan daerah. Oleh karenanya, kata Mardani selaku anggota Komisi II, pihaknya juga sedang membahas revisi UU Partai Politik dan UU Pemerintahan Daerah, serta UU Desa.
"Karena kan sekarang ini ada mensana in corpore sano. Lu ke sana gue ke sono. Pak Jokowi ke mana, Gubernurnya ke mana, kabupaten kotanya ke mana, camat kemana dan desa. Kasihan ini bukan NKRI ayo di-reset balik, paket undang-undang penataan otonomi daerah kita belum kelar. Dikelarin," paparnya.
