“Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar,” katanya.
Wahyudi juga menyoroti program Merdeka Belajar. Program ini, menurutnya, pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat.
"Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick," tuturnya.
Begitu juga dengan perkembangan sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Sampai 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%) dan SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D-1,D-2, D-3 (1,8%), dan S-1 ke atas (4,11%).
“Terkait hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem,” ucapnya.
Baca Juga : Surati Nadiem, ATVSI Desak Kemendikbud Kaji Ulang Konten Asing Netflix bagi Pendidikan