Mahkamah Agung Terbitkan SEMA Larangan Pungutan Kegiatan Dinas
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) yang berisi larangan pungutan terkait pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Melihat salinan SEMA Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya. SEMA ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada 8 Juli. Surat ini ditujukan kepada Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.
Baca Juga: KPK Panggil PNS Mahkamah Agung Usut Kasus Nurhadi
Di dalam surat, Muhammad Syarifuddin menyatakan, dalam rangka mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka bersama ini MA memerintahkan dua hal. Satu, pelaksanaan kegiatan pelantikan dan kegiatan dinas lainnya harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
"Dua, biaya pelaksanaan kegiatan dinas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung atau masing-masing satuan kerja. Demikian agar Surat Edaran ini dilaksanakan," tegas Syarifuddin.
Baca Juga: Pimpinan KPK Yakin Syarifuddin Mampu Bawa MA Bersih dari Korupsi dan Kolusi
SEMA ditembuskan ke lima pihak. Masing-masing yakni para Wakil Ketua MA, para Ketua Kamar MA, para hakim agung MA, para hakim adhoc pada MA, dan para pejabat Eselon I di lingkungan MA.
(Arief Setyadi )
