WASHINGTON - Duta Besar Qatar untuk Amerika Serikat (AS), Sheikh Meshal Bin Hamad Al-Thani mengatakan bahwa negaranya tidak keberatan menormalisasi hubungan dengan Israel jika 'kondisinya tepat' dan berkomitmen pada solusi dua negara.
“Qatar merupakan bagian dari Arab Peace Initiative. Kami yakin pada solusi dua negara bagi Palestina termasuk pengamanan perbatasan Israel. Jika persyaratan terpenuhi, tidak ada alasan apa pun bagi Qatar untuk tidak menjalankan normalisasi dengan Israel," jelas Al-Thani kepada VOA di Washington D.C.
Inisiatif Perdamaian Arab yang ditengahi Arab Saudi dengan dukungan Liga Arab pada 2002 untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Inisiatif itu menawarkan normalisasi hubungan dengan Israel dan keamanan bagi semua negara di kawasan sebagai imbalan atas penarikan penuh Israel dari tanah yang direbut sejak 1976 dan kesepakatan status Palestina sebagai sebuah negara.
BACA JUGA: UEA dan Bahrain Resmi Akui Israel, Trump: 6 Negara Lain Segera Menyusul
Komentar sang duta besar muncul ketika Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel dalam upacara penandatanganan pada Selasa (15/9/2020) yang diselenggarakan oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, perjanjian yang disebut sebagai "Abraham Accords" itu awal dari lebih banyak perjanjian serupa.
Kepada Bloomberg, Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater, pada Senin (14/9/2020), menyampaikan bahwa negaranya tidak bergabung UEA dan Bahrain dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena "tidak memandang normalisasi itu merupakan inti dari konflik yang terjadi dan karenanya bukan menjadi jawaban dari permasalahan.”
Walau mengesampingkan normalisasi sepenuhnya dengan Israel, Al-Thani kepada VOA memaparkan bahwa Qatar tetap menjembatani negosiasi Israel-Palestina serta mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan berkoordinasi bersama Israel dan PBB.
Berbagai pihak ketiga, termasuk PBB, AS, Uni Eropa, Mesir, dan Turki, telah berupaya menjadi perantara dalam kesepakatan untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade itu.
(dka)