JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik. Terutama terkait substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker).
“Kami semuanya ditegur oleh Presiden bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek,” katanya di kantornya, Rabu (21/10/2020).
Dia mengatakan, teguran Presiden dan berbagai masukan dari luar akan jadi bahan perbaikan.
“Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko mengakui bahwa kondisi saat ini media sosial berkembang dengan luar biasa. Dia menuturkan, terkadang kewalahan menghadapi hoaks dan disinformasi.
“Kita memasuki sebuah disruption. Sebuah situasi yang seperti saat ini di mana media sosial bertumbuh luar biasa. Kadang-kadang melampaui imajinasi kita. Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi bertumbuhnya disinformasi dan hoaks,” tuturnya.
Namun, mantan Panglima TNI itu menekankan, kondisi itu bukan sebuah alasan untuk tidak berkomunikasi dengan baik.
Baca juga : Presiden Jokowi Akui Komunikasi Pemerintah soal UU Cipta Kerja Perlu Diperbaiki
“Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja. Memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan presiden juga sangat-sangat tahu,” tuturnya.
Baca Juga : Singgung Omnibus Law, Lemhannas: Tidak Mungkin Mengorbankan Rakyat Indonesia
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.