JAKARTA – Kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara. Benny Wenda juga menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta maupun pemerintahan Indonesia.
Menanggapi itu, pengamat politik internasional Arya Sandhiyudha, mengatakan, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya seremonial yang diulang setiap tahunnya.
"Ini bukan sekali ini saja. Jadi bisa disebut ini adalah upaya yang sifatnya reguler setiap tahun," kata Arya dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (4/12/2020).
Dia menilai, langkah yang dilakukan Benny Wenda adalah upaya UMLWP melakukan propaganda internasionalisasi isu Papua. Akan tetapi, upaya yang dilakukan Benny dan rekan-rekannya tidak pernah berhasil menarik perhatian khalayak ramai.
"Berusaha setiap tahun propaganda internasionalisasi isu Papua bersama dengan kolega di luar negerinya, ada Yacob Rumbiak, Octavianus Mote dan beberapa tokoh UMLWP lainnya. Yang sebenarnya usaha itu tidak pernah berhasil di suara intenasional. Kita lebih banyak mendengar propaganda yang sifatnya seperti klaim sepihak," tuturnya.
Arya menuturkan, selama ini Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak pernah sama sekali menanggapi apa yang disuarakan pihak UMLWP maupun Vanuatu yang merupakan rekan mereka. Menurutnya, hal itu dikarenakan klaim-klaim yang disebutkan pihak Benny Wenda dan koleganya tak memiliki bukti kuat.
"Itu kan sebenarnya punya jalur kalau di suara intenasional, seperti PBB kan ada Komisi Dewan HAM yang bsa menjadi sarana memperdebatkan fakta-fakta. Nyatanya mereka tidak pernah membawa fakta itu secara terbuka untuk diperdebatkan. Jadi sebenarnya ini seremoni yang tidak pernah mendapatkan respons secara serius di dunia internasional," ujarnya.
Lebih jauh dia menuturkan, pemerintah seharusnya bisa membalikkan upaya Benny Wenda dengan mudah dikarenakan ini merupakan tindakan repetitif. Menurutnya, pemerintah pun telah hapal dengan pola-pola yang dilakukan Benny.