Debat Terakhir Bisa Dijadikan Rekam Jejak Cagub-Cawagub

Antara, · Jum'at 04 Desember 2020 21:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 04 340 2321955 debat-terakhir-bisa-dijadikan-rekam-jejak-cagub-cawagub-m46HJ1xsyJ.jpg Foto: Illustrasi Shutterstock

PAYAKUMBUH - Debat terakhir pasangan cagub dan cawagub di Pilkada Serentak 2020, bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk memilih. Salah satunya debat pamungkas Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) yang berlangsung pada Kamis 3 Desember 2020, yakni pasangan Mahyeldi - Audy Joinaldy.

Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi menanggapi debat dengan tema pelayanan Publik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat.

"Paslon nomor 4 Mahyeldi- Audy Joinaldy sempat dipertanyakan terkait ranking nasional pelayanan publik di Padang pada ranking nomor 41 jauh di bawah dibanding Payakumbuh nomor 15, dan Bukittinggi nomor 29. Walaupun tidak gamblang dijawab oleh cagub nomor 4 tapi nomor 41 itu sudah bagus, karena ranking itu untuk 500 lebih daerah se Indonesia," kata Riza dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).

Baca juga:

Tito Karnavian Minta TNI-Polri Amankan Logistik Pilkada dan Cegah Serangan Fajar

18.629 Warga Jateng Belum Terima E-KTP Jelang Pilkada Serentak 

Pemilih yang Positif Covid-19 Tetap Bisa Nyoblos di Pilkada 2020

Kara pria yang juga kader PKS itu menambahkan, dalam pememaparannya, Mahyeldi menyebut di Sumbar hanya tiga daerah tersebut memiliki indeks pelayanan yang termasuk bagus.

"Sementara Agam, Pariaman, dan Padang Pariaman masih harus belajar untuk meningkatkan indeks pelayanan publiknya," sambungnya menyampaikan pandangan pendapat cagub Mahyeldi.

 

Riza pun menilai, dalam debat kemarin ada calon yang relatif objektif melihat pertanyaan dan menjawabnya tapi ada juga calon yang langsung membantah dan terkesan menyembunyikan isu tersebut.

"Tentu dengan cara menjawabnya dengan bahasa yang menunjukkan bahwa dia mampu," papar dia.

Ia juga berpandangan, mayoritas terjebak dengan retorika seolah olah dia adalah eksekutor atau Bupati dan Walikota,

"Karena kita tahu pelayanan publik banyak menjadi domainnya Bupati dan Walikota, sementara Gubernur tidak bisa melayani semunya karena bukan wewenangnya. Namun biarlah penonton dan rakyat mendiskusikannya," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini