Hadapi Varian Baru Covid-19, Pemerintah Diminta Batasi Mobilitas Sosial

Lukman Hakim, Koran SI · Minggu 27 Desember 2020 16:51 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 27 519 2334559 hadapi-varian-baru-covid-19-pemerintah-diminta-batasi-mobilitas-sosial-b4EzRsZIlV.jpg Foto: dok Okezone

SURABAYA - Belum kelar masalah COVID-19, pada pertengahan Desember 2020, ditemukan virus corona varian baru di Inggris dan Afrika Selatan. Hingga Minggu (27/12/2020) tercatat sudah 16 negara dan wilayah yang melaporkan kasus varian baru virus corona tersebut.

Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo mengatakan, penularan virus hanya bisa dihentikan jika ada pembatasan pergerakan sosial. Jadi, bukan hanya sebatas memakai masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Menjaga jarak lebih dari 2 meter, kata dia, mengurasi risiko penularan hingga 85%. Sehingga tinggal 15%.

(Baca juga: Kasus Covid-19 Bertambah 6.528, DKI Jakarta Juara)

Mengenakan masker medis 70%. Mengenakan masker kain 45% dan cuci tangan pakai sabun sebesar 35%. Jadi, meskipun mengenakan masker, tapi tidak menjaga jarak, risiko penularan tetap tinggi. "Intinya batasi pergerakan. Harus ada kebijakan pembatasan sosial. Entah itu namanya PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau apa," kata Dr Windhu, Minggu (27/12/2020).

Jika ingin varian baru virus tersebut tidak masuk ke Indonesia, kata dia, maka harus membatasi orang masuk negara ini. Orang yang bisa masuk hanya yang memiliki kepentingan sangat mendesak. Ketika masuk harus dikarantina di lokasi khusus minimum 14 hari sebelum menuju tujuan. "Mutasi virus harus selalu dimonitor oleh lembaga-lembaga riset. Unair selalu melakukan riset untuk virus-virus yang ditemukan di Jawa Timur maupun Surabaya," tandas Dr Windhu.

Disisi lain, Dr Windhu memprediksi Jatim sedang menuju gelombang kedua kasus COVID-19. Jika tidak ada antisipasi yang tepat terhadap mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun 2020, pada awal Januari 2021, kasus aktif di Jatim akan meningkat signifikan. "Kami meminta agar pemerintah segera mengambil kebijakan yang bisa membatasi interaksi antar orang. Ini merupakan satu-satunya cara mengendalikan kasus COVID-19," terangnya.

(Baca juga: Hari Ini, 69.325 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia)

Data infocovid19.jatimprov.go.id menyebutkan, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jatim pada Sabtu (26/12/2020) tembus 80.010 setelah adanya tambahan lebih dari 803 kasus baru. Ada tujuh kabupaten/kota di Jatim berstatus risiko tinggi penularan COVID-19 atau zona merah. Diantaranya, Tuban, Bojonegoro, Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, dan Banyuwangi.   

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini