India Tahan 75 Pemimpin Politik dan Aktivis Kashmir Usai Pemilu Lokal
PEMERINTAH India menahan sedikitnya 75 pemimpin politik dan aktivis Kashmir untuk mencegah kerusuhan politik setelah sebuah aliansi partai-partai regional Kashmir memenangkan pemilu lokal, kata para pemimpin dan seorang polisi pada Sabtu (26/12).
Pemilu Dewan Distrik, yang berakhir pekan ini, merupakan yang pertama sejak pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tahun lalu mencabut status khusus Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang dikontrol India. New Delhi kemudian menindak tegas para oposisi dan menangkapi ratusan orang untuk mencegah protes dan kekerasan.
Penahanan baru itu, termasuk para pemimpin separatis dan para anggota kelompok Jamat-e-Islami yang terlarang, dilakukan sebagai upaya pencegahan, kata seorang polisi senior, yang meminta namanya tidak diidentifikasi.
India dan Pakistan telah mengklaim semua kawasan Kashmir sejak pemisahan India yang dikuasai Inggris pada 1947 menjadi Pakistan yang mayoritas Muslim dam India yang mayoritas Hindu. Dua dari tiga perang yang pernah mereka hadapi adalah terkait kawasan Himalaya itu.
Penahanan itu meremehkan keputusan rakyat, kata Imran Nabi Dar, juru bicara Konferensi Nasional, partai regional dan anggota aliansi.
Kemenangan aliansi itu menunjukkan bahwa penduduk Kashmir tidak menerima keputusan Modi untuk mengakhiri status khusus Kashmir, kata Omar Abdullah, seorang mantan kepala menteri dan kepala Konferensi Nasional.
Setelah dibebaskan dari penahanan yang panjang, Abdullah dan Mehbooba Mufti, kepala Partai Demokratik Rakyat Jammu dan Kashmir, mengumumkan aliansi itu pada Oktober untuk memulihkan otonomi Kashmir dengan damai.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
