Pembentukan TGPF Kasus Penembakan Laskar FPI Untungkan Pemerintah
JAKARTA - Banyak pihak meminta Pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam membantu investigasi Komnas HAM dalam menuntutaskan kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Salah satunya Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) yang meminta pemerintah membentuk TGPF sebagai keseriusan membuka tabir penembakan tersebut.
"Menurut saya pemerintah bentuk saja TGPF bagaimana diusulkan oleh banyak tokoh untuk juga selain membantu Komnas HAM, juga menghilangkan kesan seolah-olah pemeritah akan menutup-nutupi seolah-olah pemeritah akan kemudian akan menghalang-halangi buka saja kalau memang Pemerintah gak salah kenapa mesti takut ada TGPF," ujar HNW saat dihubungi MNC Media, Sabtu (2/1/2021).
HNW juga mempertanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang tidak juga membentuk TGPF untuk kasus penembakan laskar FPI. Padahal sebelumnya, Mahfud membentuk TGPF dalam mengusut penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.
"Kenapa pula TGPF tidak dibentuk padahal sekali lagi publik sudah sangat tahu dan tentu pak Mahfud sendiri bahwa untuk satu pendeta yang tewas ditembak itu dibentuk TGPF kenapa untuk 6 orang dan itu dijakarta menjadi perhatian dunia internasional juga bahkan kenapa ini tidak," jelasnya.
Baca Juga : Ketika Hendropriyono dan Natalius Pigai "Perang" di Medsos
Padahal, kata HNW, jika pemerintah melalui Menkopolhukam membentuk TGPF untuk membantu investigasi kasus penembakan laskar FPI bisa menguntungkan bagi pihak Pemerintah itu sendiri.
"Sekali lagi kalau itu dibentuk justru ajan menguntungkan pemeritah karena pemeritah terbukti betul-betul melaksanakan kewajiban konstitusi kewajiban tidak menutup-nutupi dan betul-betul proaktif mbuka maslaah ini setuntas-tuntasnya," pungkasnya.
(Angkasa Yudhistira)
