IPW Sebut Jokowi Bakal Bikin Paket Pengganti Kapolri & Wakapolri
JAKARTA - Masa jabatan Kapolri Jendral Polsi Idham Azis tinggal menghitung hari. Indonesia Police Watch (IPW) menilai Jokowi akan membuat paket pengganti Kapolri Idham Azis dan Wakapolri Gatot Eddy.
"Lingkungan istana kepresidenan membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri. Yakni menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri pengganti Idham Azis dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri menggantikan Gatot Eddy," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui keterangan tertulis, Rabu (6/1/2020).
Neta menyebut gagasan pergantian paket tersebut semakin serius dibahas kalangan istana bersama kalangan dekat Presiden Jokowi menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR. Hal itu setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden.
"Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021," jelasnya.
Setelah mendapat usulan nama-nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun pada 25 Januari 2021.
Di lingkungan istana kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis.
Baca Juga : Polri Benarkan Jenderal Idham Azis Ajukan Surat Permohonan Pengganti Kapolri ke Jokowi
Baca Juga : IPW : Presiden Jokowi Harus Pilih Figur Kapolri yang Tak Hanya Loyal, Tapi...
"Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," tuturnya.
Dengan demikian, pada periode 2021-2024, Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026.
"Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan," bebernya.
Neta menilai proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan.
"Bagaimana pun Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut," paparnya.
Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal namun juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya. Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat.
"Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," pungkasnya.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
