YANGON - Militer Myanmar menyerahkan kekuasaan negara itu kepada panglima tertinggi angkatan bersenjata, menyusul penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin tinggi lainnya.
Menurut Reuters, kekuasaan telah diserahkan kepada panglima militer Min Aung Hlaing. CNN tidak dapat mengkonfirmasi pelaporan Reuters karena gangguan internet dan telekomunikasi yang meluas di Myanmar.
Melalui pidatonya di televisi milik militer Myawaddy TV, militer Myanmar mengatakan telah menahan para pemimpin politik kunci sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu dan telah menyatakan keadaan darurat.
Pengumuman tersebut menyusul ketegangan politik yang memburuk selama beberapa hari dan meningkatnya kekhawatiran akan kudeta militer dan muncul beberapa jam sebelum sesi baru parlemen dijadwalkan untuk dimulai.
(Baca juga: Human Rights Watch: Junta Militer Tidak Pernah Benar-benar Mundur)
Juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, Myo Nyunt, mengonfirmasi penahanan tersebut kepada CNN Senin. “Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh senior lainnya ditahan di (ibu kota) Naypyidaw,” kata Myo Nyunt.
“Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang,” lanjutnya.
Myo Nyunt menjelaskan beberapa pemimpin senior dari negara bagian besar di Myanmar, termasuk menteri Negara Bagian Shan, Negara Bagian Kayah, dan juru bicara negara bagian NLD Ayeyarwady, juga ditahan dalam penggerebekan itu.
Pada Senin (1/1) pagi, saluran berita utama Myanmar ditangguhkan dari udara dan ada laporan gangguan internet yang signifikan di daerah tersebut. Tentara juga terlihat di luar balai kota di pusat perdagangan negara Yangon.
(Baca juga: Australia Desak Militer Myanmar Bebaskan Suu Kyi dan Pejabat Tinggi Lainnya)
Terkait hal ini, organisasi non-pemerintah hak asasi manusia Myanmar Rights UK menulis di Twitter jika penahanan Suu Kyi “menghancurkan”.
“Ini perlu ditanggapi dengan tanggapan internasional yang paling kuat. Militer perlu dibuat untuk memahami bahwa mereka telah membuat kesalahan perhitungan besar dalam berpikir bahwa mereka dapat lolos dengan ini,” kata kelompok itu.
Pekan lalu, seorang juru bicara militer mengatakan tidak akan mengesampingkan kudeta jika klaim militer atas dugaan penipuan pemilih dalam pemilu November 2020 tidak diselidiki. Ia mengklaim bahwa ada lebih dari 10,5 juta kasus "potensi penipuan, seperti pemilih yang tidak ada" dan meminta komisi pemilihan untuk merilis data pemungutan suara akhir kepada publik.
Partai Suu Kyi, NLD, mengklaim kemenangan luar biasa dalam pemungutan suara demokratis kedua di negara itu sejak berakhirnya pemerintahan militer langsung pada tahun 2011, mengambil 83% suara, yang memungkinkan partai tersebut untuk membentuk pemerintahan. Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer memenangkan 33 dari kemungkinan 476 kursi, lebih sedikit dari yang diharapkan partai.
Komisi pemilihan Myanmar pada hari Kamis menolak klaim penipuan pemilih, dengan mengatakan kesalahan apa pun - seperti nama yang digandakan pada daftar pemilih - tidak cukup untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.
Sementara itu, pada Jumat, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan "keprihatinan yang besar" dengan perkembangan terakhir di Myanmar. Dia mendesak "semua aktor” untuk mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilihan umum 8 November.
Pernyataan bersama dari 16 misi internasional di negara itu, termasuk Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Eropa juga menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau "menghalangi transisi demokrasi Myanmar."
Follow Berita Okezone di Google News
